Sudutkota.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh masukan, kritik dan saran yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kota Malang dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Sejumlah isu krusial kembali mengemuka, mulai dari polemik penerimaan siswa baru di tingkat SMP, keterbatasan sarana prasarana pendidikan, hingga keberlanjutan kemitraan dengan sekolah swasta.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa seluruh masukan yang disampaikan anggota dewan akan menjadi bahan evaluasi strategis bagi Pemkot, terutama menjelang perencanaan anggaran pendidikan tahun depan. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah persoalan akses siswa SD ke SMP Negeri yang dinilai semakin terbatas.
“Masukan-masukan yang baik akan kami tindak lanjuti, terutama terkait sulitnya siswa SD masuk ke SMP Negeri. Saat ini kuotanya memang terbatas karena ketentuan dari pemerintah pusat. Penambahan sekolah negeri baru tidak bisa serta-merta dilakukan,” ujar Wahyu dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Malang, Selasa (8/7/2025).
Ia juga mengakui, perubahan regulasi menyebabkan penataan zonasi dan distribusi siswa semakin ketat. Hal ini berdampak langsung terhadap beban SMP Negeri yang berada di kawasan padat penduduk.
“Kami akan melakukan evaluasi, termasuk dari sisi pemerataan, agar tidak ada anak-anak Kota Malang yang kesulitan mendapatkan akses pendidikan hanya karena keterbatasan daya tampung,” jelasnya.
Tak hanya itu, Pemkot juga tengah meninjau status sejumlah fasilitas pendukung pendidikan, seperti lapangan olahraga, kolam renang, dan ruang praktik vokasi.
“Kami sedang mengidentifikasi apakah sarana-sarana ini merupakan aset milik Pemkot atau bukan. Hal ini penting untuk memastikan pemanfaatannya dapat optimal sebagai pendukung kegiatan akademik maupun non-akademik,” tambah Wahyu.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, SS, menyoroti pentingnya langkah konkret dalam evaluasi sistem PPDB atau SPMB. Menurutnya, sistem yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu mendistribusikan siswa secara merata, dan kerap kali menyebabkan kepadatan di sekolah negeri favorit.
“Ketika saya menjabat sebagai Ketua Komisi D, kami sudah memberikan rekomendasi agar pemerintah kota menggandeng sekolah swasta. Tujuannya untuk mendistribusikan siswa secara lebih adil. Ini bukan soal kuota saja, tetapi soal kualitas pendidikan yang merata,” tegas Amitya.
Ia mencontohkan keberhasilan sistem serupa di DKI Jakarta, di mana sekolah swasta dilibatkan secara aktif untuk mengatasi daya tampung.
“Pemkot harus menyiapkan dukungan anggaran untuk sarana dan prasarana agar kualitas sekolah swasta juga bisa ditingkatkan. Kalau hanya membangun sekolah baru, itu bisa berdampak negatif bagi sekolah swasta yang sudah ada,” jelasnya.
Selain itu, Amitya juga meminta agar dilakukan pemetaan menyeluruh terhadap sekolah dasar yang kekurangan siswa.
“Ada SD yang jumlah muridnya sangat minim, kita harus tahu kenapa. Apakah karena lokasi, minat, kualitas, atau faktor lain. Evaluasi ini penting agar kita tahu di mana yang perlu diperkuat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia berharap evaluasi terhadap sistem pendidikan tidak dilakukan secara parsial, tetapi menyeluruh dan sistematis. “Kalau perlu, dilakukan evaluasi 3 tahun terakhir atau lebih. Kalau memang bisa dipercepat, tidak ada salahnya. Yang penting, prosesnya harus transparan dan melibatkan berbagai pihak,” tambah Amithya.
Dengan berbagai masukan tersebut, baik dari eksekutif maupun legislatif, proses pembenahan sistem pendidikan di Kota Malang diharapkan berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.
Pemerintah dan DPRD sepakat bahwa pendidikan adalah fondasi utama pembangunan kota, dan perlu dukungan serius dari sisi kebijakan, anggaran, serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan.(mit)
