Sudutkota.id – Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa pemerintah kota tidak hanya fokus pada persoalan pendidikan dan tenaga kerja, tetapi juga serius menangani kemacetan lalu lintas, pengelolaan sampah, serta pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang terkait jawaban atas pandangan umum fraksi mengenai KUA-PPAS APBD 2026, Senin (22/9/2025).
Wahyu mengakui bahwa kemacetan sudah menjadi masalah besar di Kota Malang. Pertumbuhan jumlah kendaraan tidak sebanding dengan kapasitas jalan yang tersedia, sehingga memicu penumpukan di titik-titik tertentu.
“Untuk solusi jangka pendek, pemerintah akan menata kawasan rawan macet, menerapkan rekayasa lalu lintas termasuk sistem satu arah, dan memperkuat pengaturan arus kendaraan. Sementara jangka panjang, kita butuh transportasi publik yang memadai, aman, dan nyaman. Ini harus menjadi prioritas bersama agar mobilitas warga lebih lancar,” jelas Wahyu.
Selain itu, Pemkot juga menyiapkan rencana pembangunan akses jalan baru di beberapa titik, serta memperkuat koordinasi dengan Dishub dan Satlantas dalam hal penertiban parkir liar yang kerap menjadi biang kemacetan.
Isu sampah dan lingkungan turut menjadi perhatian serius. Wahyu menilai, persoalan ini tidak bisa hanya ditangani pemerintah, melainkan memerlukan partisipasi penuh dari masyarakat.
“Gerakan kebersihan berbasis masyarakat akan kita dorong, termasuk pengolahan sampah rumah tangga menjadi kompos, serta pemanfaatan sampah untuk energi alternatif. Kita juga sudah membuka ruang kolaborasi dengan pihak swasta agar penanganan sampah bisa lebih modern,” ujarnya.
Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang dan pembuangan sampah sembarangan akan diperketat. Program normalisasi sungai dan saluran air juga disiapkan sebagai langkah antisipasi banjir di musim penghujan.
“Kita harus bergerak bersama. Penanganan sampah bukan hanya soal teknis, tapi juga soal kesadaran warga. Edukasi lingkungan akan terus digencarkan,” tambah Wahyu.
Fraksi DPRD juga menyoroti potensi pariwisata dan inovasi ekonomi kreatif. Wali Kota menegaskan bahwa Kota Malang harus terus memperkuat daya tarik wisatanya, tidak hanya mengandalkan destinasi yang sudah ada.
“Kami berkomitmen mengembangkan destinasi wisata baru, memperkuat sport tourism, serta mengintegrasikan inovasi digital. Anak-anak muda kita punya potensi besar di sektor ekonomi kreatif. Tugas pemerintah adalah membuka ruang, memberikan dukungan, dan menciptakan ekosistem yang kondusif,” jelasnya.
Wahyu menambahkan, sektor pariwisata tidak hanya penting sebagai sumber PAD, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi lokal yang menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari pelaku UMKM, kuliner, hingga seni budaya.
Dalam kerangka KUA-PPAS 2026, Wahyu kembali menegaskan bahwa alokasi anggaran harus benar-benar diarahkan pada penyelesaian persoalan masyarakat.
“APBD bukan sekadar angka, melainkan instrumen untuk menghadirkan solusi nyata. Pendidikan, kesehatan, kemacetan, sampah, dan kesejahteraan sosial akan tetap menjadi fokus kami. Setiap rupiah harus bisa kembali ke masyarakat dalam bentuk layanan publik yang berkualitas,” tandasnya.
Rapat paripurna ini menjadi tahapan penting sebelum KUA-PPAS APBD 2026 ditetapkan. Jawaban Wali Kota akan menjadi dasar bagi DPRD dalam pembahasan lebih lanjut, sebelum disahkan menjadi kebijakan anggaran tahun depan.
