Sudutkota.id – Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 masih bersifat umum. Rincian lebih lanjut akan dibahas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) bersama DPRD.
“Kalau efisiensi ya ada dasarnya, tapi itu nanti kita lanjutkan di RAPBD. KUA-PPAS ini kan masih platform. Jadi detil belanja apa saja yang akan dipangkas atau disesuaikan, termasuk belanja LKW dan lain-lain, nanti dibahas di RAPBD,” kata Wahyu usai Rapat Paripurna di DPRD Kota Malang, Selasa (30/9/2025).
Wahyu menyebutkan bahwa angka yang muncul dalam KUA-PPAS masih bisa berubah, karena sifatnya hanya gambaran awal. Anggaran sementara Rp 1,728 Triliun yang tertera masih perlu penyesuaian sesuai kondisi fiskal dan prioritas pembangunan.
“Ini masih KUA-PPAS, jadi sifatnya baru platform. Angka yang kemarin muncul itu gambaran awal saja. Nantinya di RAPBD, kita akan bahas lebih rinci dengan skenario yang baru,” jelasnya.
Lebih lanjut, Wahyu menekankan bahwa efisiensi diarahkan pada pos-pos belanja yang tidak bersifat mendesak atau langsung menyentuh masyarakat. Contohnya, kegiatan perjalanan dinas, studi banding, hingga agenda seremonial dipastikan akan mengalami pemangkasan.
“Efisiensi itu harus dilakukan, tapi jangan sampai merugikan masyarakat. Jadi kita kurangi hal-hal yang sifatnya tambahan, seperti studi banding dan perjalanan dinas. Layanan publik harus tetap jalan,” tegasnya.
Di sisi lain, Wahyu memastikan bahwa program bantuan keuangan untuk Rukun Tetangga (RT) tetap menjadi prioritas. Mulai 2026, setiap RT di Kota Malang akan mendapat alokasi dana Rp 50 Juta secara merata.
“Semua RT langsung Rp 50 Juta tahun depan. Itu program yang tetap jalan, karena tahun ini masih ada banyak RT yang belum kebagian. Tahun depan kita pastikan merata,” ujarnya.
Menurutnya, program tersebut penting karena langsung menyentuh kebutuhan warga di tingkat bawah, sehingga bisa mempercepat realisasi pembangunan lingkungan.
Wahyu menegaskan efisiensi bukan berarti pembangunan dihentikan, melainkan diarahkan agar penggunaan APBD lebih fokus. Dengan begitu, ruang fiskal daerah dapat digunakan untuk sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan jaring pengaman sosial.
“Kita lakukan efisiensi untuk mengurangi hal-hal yang tidak mendesak, tapi program utama tetap jalan. Itu penting supaya APBD lebih sehat dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
