Sudutkota.id – Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat menegaskan pentingnya menjaga kondusivitas di tengah dinamika politik dan sosial belakangan ini. Ia menekankan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam berdemokrasi, namun jangan sampai memicu perpecahan.
“Silakan menyampaikan pendapat, itu memang hak masyarakat. Tetapi jangan sampai dalam menyampaikan pendapat ada provokasi yang bisa memecah belah persatuan kita. Kota Malang ini sejak dulu dikenal sebagai kota yang damai, masyarakatnya terbuka, dan selalu bisa menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin. Karena itu saya berharap, seluruh pihak ikut menjaga suasana ini, jangan sampai ada yang diadu domba,” tegas Wahyu Hidayat, Senin (2/9/2025).
Ia menambahkan, arahan Presiden dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah jelas disampaikan, bahwa kepala daerah bersama seluruh elemen masyarakat harus menjaga keamanan dan kondusivitas. Pemerintah Kota Malang, kata Wahyu, telah menindaklanjuti dengan menggelar deklarasi damai bersama berbagai pihak, serta memperkuat koordinasi dengan camat, lurah, hingga RT/RW.
“Kita sudah lakukan deklarasi damai, dan alhamdulillah masyarakat menerima dengan baik. Bahkan banyak warga yang menolak adanya provokasi, terutama terkait isu-isu yang mencoba memecah Arema atau Malang. Ini bukti bahwa masyarakat kita sudah dewasa, sadar, dan tidak mau terjebak pada isu-isu yang bisa merugikan kita semua,” lanjutnya.
Selain itu, Wahyu juga menegaskan perlunya kembali menghidupkan budaya siskamling di tingkat kampung. Menurutnya, keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga melibatkan seluruh warga.
“Keamanan itu berawal dari lingkungan. Kita perlu menghidupkan lagi siskamling, ronda malam, dan kerja sama antarwarga. Kalau masyarakat guyub, insyaallah potensi gangguan dari luar bisa dicegah sejak awal. Apalagi kemarin terbukti, sebagian besar yang bertindak anarkis saat demo bukan warga Malang, melainkan dari luar daerah. Ini yang harus kita antisipasi bersama,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani S, menekankan pentingnya antisipasi dan pengamanan menyeluruh. Menurutnya, gedung DPRD sebagai pusat kegiatan pemerintahan rakyat harus dijaga, tidak hanya demi keamanan dokumen penting, tetapi juga keselamatan para pegawai dan anggota dewan.
“Alhamdulillah hingga saat ini gedung DPRD Kota Malang terus dijaga oleh aparat TNI dan Polri. Itu bentuk komitmen bersama untuk memastikan situasi tetap kondusif. Kami di DPRD merasa sangat terbantu, karena pengamanan bukan hanya pada gedung secara fisik, tetapi juga saat ada agenda rapat-rapat penting. Aparat selalu hadir untuk memastikan semua berjalan aman,” jelas Amitya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pengamanan dilakukan secara berlapis. “Di dalam gedung ada penjagaan internal, sementara di luar gedung TNI–Polri selalu siaga. Jadi kalau ada potensi kerumunan atau pergerakan massa, bisa cepat diantisipasi. Yang terpenting bagi kami adalah berkas-berkas penting negara, arsip DPRD, dan keselamatan pegawai tetap terjamin. Itu prioritas utama,” tambahnya.
Amitya berharap masyarakat tetap tenang dan mendukung langkah-langkah pengamanan yang dilakukan.
“Yang terpenting adalah sinergi semua pihak. Kalau warga, pemerintah, dan aparat bersatu, insyaallah situasi Kota Malang bisa tetap aman dan kondusif,” pungkasnya.
Deklarasi damai yang digelar beberapa waktu lalu di pusat Kota Malang mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Pesan persatuan juga disuarakan melalui spanduk di beberapa titik strategis, seperti di kawasan Kayutangan, bertuliskan “Kita Boleh Berbeda Tapi Jangan Berpecah.”
