Sudutkota.id – Setelah lebih dari dua tahun mengalami kekosongan posisi strategis, Pemerintah Kabupaten Malang akhirnya resmi menetapkan Budiar Anwar sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif. Pelantikan yang dilakukan langsung oleh Bupati HM. Sanusi ini menjadi tonggak penting dalam reformasi birokrasi yang selama ini dinilai stagnan.
Penetapan Sekda definitif membuka babak baru dalam upaya pembenahan tata kelola pemerintahan, memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, serta mengakselerasi pelaksanaan program prioritas yang sebelumnya sempat tersendat akibat ketidakpastian kepemimpinan di level tertinggi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Malang.
Menurut Dekan FISIP UNIRA Malang, Husnul Hakim Sy, MH, kekosongan jabatan Sekda selama lebih dari dua tahun telah meninggalkan dampak yang signifikan, terutama dalam hal sinkronisasi kebijakan antara eksekutif dan legislatif.
“Tanpa Sekda definitif, birokrasi cenderung berjalan tanpa arah yang konsisten. Perencanaan dan eksekusi program prioritas pun banyak yang melambat,” ujarnya pada sudutkota.id, Jumat (26/9/2025).
Husnul menyebut bahwa posisi Sekda bukan sekadar jabatan administratif, melainkan elemen kunci dalam menjaga stabilitas sistem pemerintahan daerah. Ia berperan sebagai dinamisator kebijakan, penyeimbang antara arah politik dan teknokrasi, serta jembatan komunikasi antara lembaga eksekutif dan legislatif.
Dampak pelantikan ini, lanjut Husnul, tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, melainkan juga menimbulkan ekspektasi besar dalam jangka panjang. Konsolidasi internal birokrasi, percepatan pelaksanaan program strategis, hingga penguatan kapasitas aparatur sipil negara menjadi beberapa agenda penting yang langsung menanti di meja kerja Sekda baru.
“Dalam waktu dekat, Sekda harus mampu menyamakan visi dan misi di antara OPD, memperkuat eksekusi program, serta membangun kembali sinergi politik yang sempat melemah,” terang mantan Ketua GP Anshor Kabupaten Malang ini.
Ke depan, Sekda Budiar, diharapkan mampu memimpin reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adaptif, modern dan berorientasi pada pelayanan publik. Keterbukaan informasi, transparansi anggaran, serta peningkatan kualitas SDM ASN menjadi bagian dari roadmap penting yang harus diwujudkan.
“Bupati membutuhkan Sekda yang tidak hanya loyal, tapi juga profesional dan visioner. Tantangan ke depan tidak ringan, mulai dari transformasi digital pemerintahan, sampai tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi,” imbuhnya.
Pelantikan ini juga dinilai sebagai momentum untuk merevitalisasi semangat kerja seluruh ASN di lingkungan Pemkab Malang. Dengan kepemimpinan yang kini lengkap, reformasi birokrasi yang sempat berjalan di tempat, kini berpeluang mendapatkan akselerasi.
Husnul menambahkan, bahwa kehadiran Sekda definitif bisa menjadi pintu masuk bagi transformasi struktural yang lebih luas di tubuh Pemkab Malang.
“Sekda adalah motor penggerak, bukan hanya pelaksana. Ia harus bisa menerjemahkan visi politik kepala daerah menjadi sistem birokrasi yang berjalan efektif, akuntabel, dan transparan,” pungkasnya.
