Sudutkota.id – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) resmi memulai program pembangunan Sekolah Rakyat berasrama di Kota Malang. Rencananya akan dilaksanakan tahun 2025 ini.
Program Sekolah Rakyat ini merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Yang menyatakan, bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Ir. Mohammad Zainal Fatah, mengatakan jika program ini merupakan bentuk kolaborasi lintas kementerian. Utamanya antara Kementerian PUPR dan Kementerian Sosial. Dan tentunya dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah.
“Ini wujud nyata menjalankan amanat konstitusi. Sekolah Rakyat ini adalah boarding school untuk anak-anak dari kalangan tidak mampu,” kata Fatah.
PUPR akan membangun satu kompleks sekolah dengan fasilitas lengkap dan semua jenjang. Yakni, SD, SMP, SMA, asrama, aula, sarana olahraga, hingga stadion mini.
“Lokasinya ditentukan oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan pemerintah daerah,” imbuh Fatah.
Tahap awal pembangunan akan dilakukan pada bangunan-bangunan yang sudah ada. Khususnya balai atau sanggar milik Kemensos yang ada di daerah.
Nantinya bangunan-bangunan itu akan direnovasi, agar dapat langsung menerima siswa di tahun ajaran mendatang. Renovasi fokus pada fasilitas dasar seperti, kamar mandi yang sesuai untuk sistem berasrama.
Program ini tidak hanya membangun infrastruktur fisik. Namun juga mengintegrasikan visi jangka panjang pendidikan.
Dalam jangka panjang, Sekolah Rakyat ini akan berdiri di atas lahan baru dengan luas ideal 5 hingga 6 hektare. Sesuai dengan desain standar yang telah dikaji.
Sekolah rakyat juga dirancang untuk berkembang hingga jenjang pendidikan tinggi.
Di Kota Malang, Sekretaris Daerah Erik Setyo Santoso, ST, MT memastikan kesiapan daerah dalam mendukung proyek ini. Beberapa lokasi sudah diusulkan. Seperti kawasan eks Poltekom, rusun awal, dan wilayah di sekitar GOR Ken Arok.
Verifikasi terhadap calon siswa yang termasuk dalam keluarga desil 1 dan 2 sedang dilakukan oleh Dinas Sosial setempat.
“Target jangka pendeknya, tahun ini sekolah rakyat sudah bisa mulai beroperasi. Kami manfaatkan bangunan yang ada untuk sementara. Untuk pembangunan dari lahan baru, targetnya 2026,” ujar Erik.
Sekolah rakyat ini akan menerima sekitar 100 siswa, untuk tahap awal. Terdiri dari dua rombongan pelajar SD dan dua rombongan pelajar SMP. Dengan kapasitas masing-masing 25 siswa per kelas.
Pemerintah menegaskan, seluruh pembiayaan pendidikan dan kebutuhan hidup para siswa akan ditanggung oleh negara. Ini menjadikan Sekolah Rakyat sebagai simbol nyata negara hadir dalam menjamin hak pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera.(mit)
