Sudutkota.id – Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Anwar Harun Damanik, S.STP, M.M, menegaskan adanya 25 tuntutan rakyat yang tengah dipetakan pemerintah saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Ruang Sidang Balai Kota Malang, Jumat (12/9/2025).
Pertemuan strategis ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Malang beserta jajaran Forkopimda, serta perwakilan pemerintah pusat melalui Kemendagri. Rakor ini menjadi forum koordinasi penting untuk menjaga stabilitas keamanan di daerah sekaligus memastikan aspirasi masyarakat direspons cepat oleh seluruh pemangku kebijakan.
Menurut Anwar, hasil pemetaan isu oleh Ditjen Polpum Kemendagri menunjukkan bahwa masyarakat menyampaikan 17 tuntutan jangka pendek dengan deadline 5 September 2025, serta 8 tuntutan jangka panjang yang harus dituntaskan sebelum 31 Agustus 2026.
Tuntutan jangka pendek terutama diarahkan kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR, partai politik, Polri, TNI, dan kementerian sektor ekonomi.
Presiden Prabowo diminta menarik TNI dari penanganan sipil dan membentuk tim investigasi independen terkait dugaan pelanggaran HAM saat demonstrasi 29–30 Agustus 2025.
DPR RI dituntut memperbaiki kinerja dengan meningkatkan transparansi pembahasan kebijakan dan anggaran, sedangkan partai politik diminta menghentikan praktik politik transaksional.
Polri didesak membebaskan seluruh demonstran yang ditahan serta menghentikan kekerasan aparat, sementara TNI diminta kembali ke barak dan tidak lagi terlibat dalam urusan sipil. Kementerian sektor ekonomi pun dituntut menjaga stabilitas harga dan menyiapkan jaring pengaman sosial.
Selain itu, masyarakat juga mengajukan agenda jangka panjang, antara lain reformasi DPR dan partai politik, sistem pemilu yang lebih adil, revisi UU perlindungan aset negara, reformasi hukum dan kepolisian, penguatan Komisi Independen HAM, hingga evaluasi menyeluruh kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan.
Dalam forum Rakor tersebut, Anwar menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus responsif terhadap aspirasi rakyat.
“Pemerintah tidak bisa mengabaikan tuntutan rakyat. Ada deadline yang jelas, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Semua pihak harus bergerak bersama menjaga stabilitas politik dan sosial,” ujarnya.
Kini, publik menunggu langkah konkret dari Presiden Prabowo, DPR, partai politik, Polri, TNI, dan kementerian terkait. Deadline 5 September 2025 sudah di depan mata, sementara 8 tuntutan jangka panjang akan menjadi pekerjaan besar pemerintahan hingga 2026.
