Sudutkota.id – Isu tak sedap sempat beredar menjelang pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Kamis (25/9/2025). Selebaran atau flyer yang beredar menyebutkan adanya praktik “bayar-bayar” dalam proses mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.
Bupati Malang, HM. Sanusi, menanggapi tegas rumor tersebut di hadapan para pejabat yang dilantik di Pendopo Agung. Ia menegaskan, kabar itu sama sekali tidak benar dan hanya fitnah yang ingin merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Saya tegaskan, tidak ada jabatan transaksional di Kabupaten Malang. Semua penempatan pejabat, termasuk Sekda, camat, dan direktur rumah sakit, murni berdasarkan kinerja, prestasi, serta masukan dari berbagai tokoh masyarakat, kepala desa, hingga organisasi kemasyarakatan. Jadi jangan percaya isu bayar-bayar itu,” tegas Sanusi.
Dalam pelantikan tersebut, Sanusi mengukuhkan Budiar Anwar, sebagai Sekda Kabupaten Malang yang baru, dua direktur RSUD, serta 14 camat. Menurutnya, setiap pejabat yang dipilih sudah melalui proses pertimbangan matang, sesuai aturan perundangan yang berlaku.
Sanusi juga mengingatkan, dirinya tidak akan segan-segan memberikan sanksi bila terbukti ada pejabat yang berani melakukan praktik tercela dalam jabatannya.
“Kalau sampai ada yang ketahuan main-main dengan jabatan, apalagi sampai melakukan transaksi, saya akan tindak tegas. Integritas itu harga mati,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sanusi berpesan agar pejabat yang baru dilantik dapat menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. Ia mengingatkan bahwa sumpah jabatan bukan hanya disaksikan oleh manusia, tetapi juga oleh Tuhan Yang Maha Esa.
“Jabatan ini adalah amanah, anugerah dari Allah. Maka harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Jangan sekali-kali melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat. Fokuslah bekerja, menurunkan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tuturnya.
Dengan penegasan ini, Sanusi berharap isu liar tentang adanya “bayar-bayar” bisa dihentikan. Ia mengajak masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah dari hasil nyata di lapangan, bukan dari rumor yang menyesatkan.
