Sudutkota.id – Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Eko Hardianto, menggelar kegiatan reses di Jalan Jodipati RW 07, Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Selasa malam (5/8/2025).
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat hingga malam hari itu, Eko berdialog langsung dengan warga untuk menyerap berbagai aspirasi dan kebutuhan lingkungan.
Reses ini merupakan kewajiban bagi para legislator untuk turun ke daerah pemilihannya, mendengarkan langsung suara masyarakat, sekaligus mencatat persoalan-persoalan yang belum tersentuh pembangunan.
Dalam sambutannya, Eko mengungkapkan bahwa salah satu keluhan yang paling sering disampaikan warga adalah soal sulitnya akses masuk ke SD dan SMP negeri. Ia menegaskan bahwa dirinya selalu berusaha memfasilitasi hal tersebut secara prosedural.
“Masuk SD Negeri, SMP Negeri itu yang bikin saya setengah stroke,” selorohnya.
“Banyak warga minta bantuan, dan alhamdulillah 99 persen yang saya dampingi bisa masuk. Termasuk di SDN Polehan 28, itu banyak yang saya bantu. Ini bentuk perhatian, bukan janji kosong,” lanjut Eko.
Politikus dari Fraksi PDI Perjuangan itu menekankan bahwa bentuk dukungannya bukan berupa materi, melainkan pendampingan program, fasilitasi pendidikan, serta menjembatani komunikasi antara warga dan instansi terkait.
Eko menjelaskan bahwa hasil reses akan dirangkum dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD (Pokir), yakni dokumen resmi berisi daftar usulan program masyarakat yang akan dibawa ke dalam pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah.
“Panjenengan bisa menyampaikan aspirasi lewat dua jalur. Pertama lewat lembar serap aspirasi, kedua langsung disampaikan di sesi tanya jawab malam ini. Semua akan kami catat dan kawal,” katanya.
Ia menegaskan bahwa Pokir bukan janji kosong, melainkan mekanisme sah agar kebutuhan warga benar-benar masuk dalam rencana pembangunan.
Sebagai Ketua Komisi D, Eko menjabarkan bahwa komisinya membidangi sektor-sektor pelayanan dasar, antara lain: Pendidikan: pembangunan dan rehabilitasi sekolah, zonasi, beasiswa, hingga penguatan program PAUD.
Kesehatan: layanan Puskesmas, penanganan stunting, serta akses BPJS untuk masyarakat kurang mampu.
Sosial: bantuan bagi lansia, penyandang disabilitas, perempuan dan anak, termasuk perlindungan korban kekerasan.
Kepemudaan dan Olahraga: pembangunan sarana olahraga dan pembinaan pemuda.
Ketenagakerjaan: pelatihan kerja, penyediaan lapangan kerja, serta perlindungan tenaga kerja.
“Komisi D itu komisi rakyat. Kami urus hal-hal mendasar yang langsung dirasakan warga. Tapi semua itu hanya bisa kami perjuangkan kalau panjenengan menyampaikan keluhannya,” tegasnya.
Dalam sesi tanya jawab, warga RW 07 menyampaikan beragam usulan, mulai dari perbaikan drainase, penguatan sarana dan kurikulum PAUD lokal, hingga pelatihan keterampilan untuk ibu rumah tangga.
Eko menanggapi semua usulan itu dengan serius dan memastikan akan memasukkannya ke dalam sistem Pokir serta memperjuangkannya sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran.
“Saya tidak akan menjanjikan muluk-muluk. Tapi saya pastikan semua yang panjenengan sampaikan malam ini akan kami perjuangkan secara resmi di dewan,” tandasnya.
Kegiatan yang berlangsung hingga pukul 21.30 WIB itu menjadi ajang penguatan hubungan antara masyarakat dan wakil rakyat. Di akhir acara, Eko mengajak warga untuk terus aktif menyuarakan kepentingan lingkungan dan tak ragu menjalin komunikasi dengan anggota dewan.
“Wakil rakyat itu bukan cuma hadir saat pemilu. Tapi juga saat rakyat butuh diperjuangkan,” pungkasnya.(mit)
