Sudutkota.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat saat ini tengah menjalani penataan ulang di berbagai daerah.
Di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, puluhan dapur layanan program MBG dihentikan sementara operasionalnya sebagai bagian dari evaluasi nasional.
Penghentian sementara dapur Program Makan Bergizi Gratis ini dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) setelah ditemukan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi persyaratan operasional dasar.
Kebijakan tersebut tertuang dalam surat bernomor 841/D TWS/03/2026 yang mulai berlaku sejak 10 Maret 2026. Surat itu merujuk pada laporan Koordinator Regional Jawa Timur tertanggal 9 Maret 2026 terkait sejumlah dapur MBG yang belum memenuhi standar layanan.
Sejumlah syarat yang belum dipenuhi oleh pengelola dapur Program Makan Bergizi Gratis di antaranya, belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan belum menyediakan fasilitas tempat tinggal bagi pengelola dapur.
Fasilitas tempat tinggal tersebut diperuntukkan bagi kepala dapur, pengawas gizi, serta pengawas keuangan yang bertugas dalam operasional dapur MBG.
Koordinator Wilayah BGN Jombang, Deni Setiawan, membenarkan adanya puluhan dapur layanan MBG di wilayahnya yang terdampak penghentian sementara.
“Iya, sesuai surat dari BGN pusat, ada puluhan SPPG di Jombang yang operasionalnya dihentikan sementara karena belum memiliki SLHS dan IPAL,” kata Deni, Kamis (12/3/2026).
Menurutnya, data tersebut berasal dari laporan masing-masing kepala SPPG melalui sistem pemantauan milik BGN.
“Teman-teman kepala SPPG melaporkan langsung melalui sistem BGN. Jadi data tersebut merupakan hasil monitoring pusat,” ujarnya.
Meski dihentikan sementara, pengelola dapur Program MBG di Jombang masih diberi kesempatan untuk melengkapi seluruh persyaratan administrasi dan sarana prasarana.
Jika dokumen SLHS sudah diurus dan fasilitas IPAL tersedia, kepala SPPG dapat kembali mengajukan laporan kepada BGN untuk dilakukan verifikasi.
“Jika SLHS sudah diurus dan IPAL tersedia, kepala SPPG bisa mengajukan laporan kembali ke BGN pusat untuk dilakukan verifikasi,” tambah Deni.
Berikut daftar sejumlah SPPG Program MBG di Jombang yang operasionalnya dihentikan sementara:
SPPG Jombang Sengon
SPPG Palrejo, Sumobito
SPPG Darul Ulum II Al Wahidiyah
SPPG Pulolor Jombang
SPPG Galengdowo, Wonosalam
SPPG Jombatan 2, Jombang
SPPG Mojotrisno, Mojoagung
SPPG Sambongdukuh 2
SPPG Badang 3, Ngoro
SPPG Sumberteguh, Kudu
SPPG Denanyar 2, Jombang
SPPG Cukir 2
SPPG Diwek
SPPG Karangwinongan, Mojoagung
SPPG Bandarkedungmulyo
SPPG Banjarsari, Bandarkedungmulyo
SPPG Pengampon, Kabuh
SPPG Gambiran, Mojoagung
Deni menambahkan pihaknya masih melakukan pemetaan ulang terhadap unit layanan MBG yang terdampak penghentian operasional di Kabupaten Jombang.
Ia berharap para mitra BGN yang mengelola dapur Program Makan Bergizi Gratis dapat segera melengkapi persyaratan agar layanan kembali berjalan.
Pihaknya pun menegaskan bahwa secara nasional, BGN mencatat terdapat 1.512 SPPG di wilayah kerja II Pulau Jawa yang dihentikan sementara operasionalnya.
Meliputi, 50 unit di DKI Jakarta, 62 unit di Banten, 350 unit di Jawa Barat, 54 unit di Jawa Tengah, 788 unit di Jawa Timur, dan 208 unit di DI Yogyakarta.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Dony Dewantoro, mengatakan langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas layanan memenuhi standar kesehatan dan sanitasi.
“Ada 1.512 SPPG yang kita hentikan sementara operasionalnya sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap pemenuhan standar operasional dan sarana prasarana,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Hasil evaluasi menunjukkan 1.043 unit belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, sementara 443 unit belum memiliki instalasi pengolahan air limbah sesuai standar.
Selain itu, 175 unit layanan belum menyediakan fasilitas tempat tinggal bagi pengelola dapur, termasuk kepala SPPG, ahli gizi, dan tenaga akuntansi.
BGN menyatakan operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis akan dibuka kembali secara bertahap setelah seluruh persyaratan dipenuhi.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sendiri dirancang pemerintah untuk memperkuat pemenuhan gizi masyarakat, terutama bagi anak sekolah dan kelompok rentan di berbagai daerah.
