Sudutkota.id – Proyek pembangunan drainase di kawasan Jalan Soekarno-Hatta (Soehat) kembali memantik keluhan warga. Sudah beberapa hari terakhir, aliran air bersih ke sejumlah rumah terputus. Warga terpaksa menampung air seadanya atau membeli galon untuk kebutuhan harian.
Kondisi ini langsung disorot Komisi B DPRD Kota Malang. Mereka menilai, proyek yang seharusnya memperbaiki infrastruktur justru memicu persoalan baru di tengah masyarakat.
Ketua Komisi B, Bayu Rekso Aji, tak menutupi kekesalannya. Ia menyebut lemahnya koordinasi antara pelaksana proyek drainase dengan Perumda Tugu Tirta sebagai penyebab utama gangguan air bersih di kawasan Suhat dan sekitarnya.
“Yang dirugikan masyarakat. Ini akibat koordinasi yang lemah di lapangan. Harusnya sebelum menggali, sudah ada langkah antisipasi agar suplai air tidak terputus,” tegas Bayu kepada sudutkota.id, Rabu (22/10/2025).
Bayu menegaskan, kejadian seperti ini bukan kali pertama terjadi di Kota Malang. Setiap ada proyek besar, persoalan utilitas publik, mulai dari pipa air, kabel, hingga saluran listrik seringkali luput dari perencanaan bersama.
“Kami melihat pola yang sama: komunikasi antarinstansi tidak jalan. Kontraktor kerja sendiri, Tugu Tirta baru tahu setelah warga mengeluh,” sindirnya.
Komisi B dalam waktu dekat akan memanggil Perumda Tugu Tirta untuk meminta penjelasan resmi terkait penyebab dan langkah penanganan gangguan air di kawasan Soehat.
Tak hanya meminta klarifikasi, DPRD juga mendorong agar pelanggan terdampak mendapat bentuk kompensasi. Bayu menilai langkah itu penting sebagai wujud tanggung jawab moral atas gangguan layanan publik.
“Kalau pelanggan tetap membayar penuh tapi air tak mengalir, itu tidak adil. Harus ada relaksasi, entah potongan tagihan atau pengganti lain,” ujarnya.
Selain itu, Tugu Tirta diminta menyiapkan tim teknis siaga 24 jam agar setiap kebocoran atau gangguan bisa segera ditangani tanpa menunggu lama.
“Jangan reaktif, harus sistematis. Kalau pipa bocor, tim langsung turun. Jangan sampai pelanggan dibiarkan berhari-hari tanpa air,” tambah Bayu.
Sebagai solusi jangka panjang, DPRD mendorong Tugu Tirta dan Dinas PUPR-PKP membuat peta digital jaringan pipa air yang bisa diakses kontraktor sebelum proyek dimulai.
“Kalau datanya terbuka, kontraktor tahu titik pipa aktif. Jadi nggak asal gali. Ini soal keterbukaan dan koordinasi antarinstansi,” tandas Bayu.
Menurutnya, proyek infrastruktur tidak boleh berjalan tanpa memikirkan dampaknya terhadap pelayanan dasar warga.
“Air bersih itu hak masyarakat. Jangan sampai proyek pemerintah justru memutus hak dasar itu,” tegasnya.
Sementara itu, sejumlah warga di kawasan Suhat bagian utara mengaku masih menunggu aliran air kembali normal. “Sudah tiga hari nggak ngucur. Buat mandi aja susah,” kata seorang warga, sembari menunjukkan ember kosong di depan rumahnya.
