Sudutkota.id – Penyelenggaraan haji dan umrah yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag) kini resmi beralih ke Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia.
Perubahan besar ini memunculkan sejumlah pembaruan penting, mulai pelantikan ratusan pejabat vertikal hingga penyesuaian skema persiapan keberangkatan jamaah haji 2026.
Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, menyampaikan bahwa proses penguatan struktur internal kementerian hampir tuntas.
“Alhamdulillah, setelah kemarin melantik pejabat eselon satu, dua, tiga, empat, kemarin kami juga melantik pejabat vertikal tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Insya Allah ini akan memperlancar persiapan jamaah haji 2026,” ujarnya saat ditemui di Tebuireng, Minggu (30/11/2025).
Irfan menjelaskan, sekitar 400 pejabat vertikal telah dilantik dalam agenda tersebut. Sebagian telah berstatus definitif, sementara lainnya masih menunggu pemenuhan syarat usia dan kepangkatan. Mereka akan menjadi ujung tombak koordinasi persiapan haji di tingkat daerah.
“Tugas mereka memastikan seluruh proses berjalan: mulai dari pendataan, pemeriksaan kesehatan (MCU), hingga pelunasan BPIH,” paparnya.
Untuk musim haji 2026, Kementerian Haji dan Umrah memperkenalkan dua embarkasi baru, yakni Embarkasi Banten dan Embarkasi Jogja. Embarkasi Jogja bahkan menjadi pilot project penggunaan hotel sebagai pengganti asrama haji.
“Ini masih uji coba. Kalau berjalan baik, bisa jadi percontohan nasional sehingga tidak perlu membangun asrama haji yang biayanya tinggi,” kata Gus Irfan.
Kementerian juga mempercepat jadwal persiapan haji 2026. Seluruh tahapan domestik ditarget rampung sebelum Ramadan. Proses pemvisaan diproyeksikan selesai Maret, dan jamaah mulai masuk asrama pada 21 April 2026.
Ia menegaskan aspek istithoah kesehatan jamaah haji mendapat perhatian khusus. Menurut Gus Irfan, permintaan dari Kementerian Haji Arab Saudi membuat Indonesia harus menerapkan standar kelayakan kesehatan secara penuh.
“Bukan menambah syarat, tetapi memastikan standar yang sudah ada dijalankan. Jamaah wajib menjaga kesehatan bahkan setelah dinyatakan lolos, karena akan ada pemeriksaan ulang termasuk random check di Arab Saudi,” jelasnya.
Ia menegaskan, jamaah yang dinilai tidak layak saat pemeriksaan acak bisa dipulangkan. “Ini yang jadi tekanan bagi kami,” ungkapnya.
Lebih lanjut Gus Irfan meminta seluruh pejabat daerah bekerja serius, teliti, dan taat aturan tanpa celah pelanggaran.
“Kami ingin persiapan haji 2026 berjalan lebih baik, lebih rapi, dan lebih siap dari tahun sebelumnya,” tandasnya.
