Sudutkota.id– Pemerintah Kabupaten Malang resmi ditetapkan sebagai daerah percontohan nasional dalam pengembangan pertanian berkelanjutan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Penetapan ini menempatkan Kabupaten Malang sebagai wakil Provinsi Jawa Timur dalam program strategis nasional yang menyasar sektor kopi, kakao, dan padi, serta pemberdayaan perempuan berbasis carbon trading.
Kepastian tersebut disampaikan dalam audiensi antara Wakil Bupati Malang, Lathifah Shohib, dan Asisten Personal Menteri Bappenas sekaligus Ketua Tim Satgas Kakao dan Kopi, Prof. Dwija, yang digelar di ruang kerja Wakil Bupati Malang pada Rabu (31/12/2025).
Pertemuan itu menjadi tindak lanjut langsung atas usulan Pemkab Malang agar mendapatkan dukungan program nasional dari Bappenas.
Prof. Dwija menyebut kehadirannya di Malang merupakan mandat langsung dari Menteri Bappenas sebagai bentuk respons konkret terhadap inisiatif daerah.
“Ini bentuk respon konkret menindaklanjuti usulan dari Pemerintah Kabupaten Malang,” ungkapnya.
Audiensi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Malang Avicena, Kepala Perhutani Malang, Kepala Dinas Cabang Kehutanan Malang, serta perwakilan DPRD Kabupaten Malang. Keterlibatan lintas sektor ini menegaskan kesiapan daerah dalam menjalankan program terintegrasi yang menggabungkan pertanian, kehutanan, dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam pertemuan itu disepakati bahwa Kabupaten Malang akan menjadi pilot project pengembangan komoditas kopi, kakao, dan padi, sekaligus lokasi penguatan peran perempuan dalam skema ekonomi hijau melalui carbon trading.
Prof. Dwija menjelaskan, Bappenas telah menetapkan enam provinsi sebagai lokasi percontohan nasional, masing-masing diwakili satu daerah.
“Untuk Provinsi Jawa Timur, pilihan tersebut secara resmi ditetapkan di Kabupaten Malang,” paparnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Malang, Lathifah Shohib, menyambut baik kepercayaan dari pemerintah pusat tersebut. Menurutnya, program Bappenas ini menjadi peluang strategis bagi daerah, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan.
“Program ini diharapkan tidak hanya memperkuat perekonomian daerah, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang, khususnya para petani,” ujarnya.
Lathifah juga menyampaikan, Pemkab Malang optimistis, kolaborasi dengan Bappenas akan mempercepat transformasi sektor pertanian menuju sistem yang berkelanjutan, bernilai tambah tinggi, dan ramah lingkungan.
“Sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Malang sebagai salah satu sentra pertanian unggulan nasional,” pungkasnya.
