Sudutkota.id– Pemerintah Republik Indonesia resmi meluncurkan lima paket insentif senilai total Rp 24,44 triliun guna menjaga daya beli masyarakat dan menopang pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan global yang masih berlanjut.
Kebijakan ini berlaku untuk periode Juni hingga Juli 2025 dan diumumkan setelah rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
Dari total nilai insentif, sebesar Rp23,59 triliun berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara sisanya, Rp850 miliar, bersumber dari dana non-APBN.
Kelima kebijakan utama dalam paket ini meliputi diskon berbagai moda transportasi, insentif tarif tol, penebalan bantuan sosial, subsidi upah bagi pekerja, serta diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
Direktur Jenderal Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, menjelaskan bahwa pemberian insentif ini bertujuan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus melindungi kelompok masyarakat berpendapatan rendah di tengah perlambatan ekonomi global.
Ia menyebutkan bahwa pada awal tahun 2025, ekonomi dunia mengalami tekanan yang turut memengaruhi perekonomian Indonesia. Meski masih mampu tumbuh sebesar 4,87 persen secara tahunan, pemerintah menilai perlunya langkah konkret untuk mempertahankan dan mendorong pertumbuhan menuju kisaran 5 persen.
Paket insentif dirancang sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat pada bulan Juni dan Juli, yang bertepatan dengan masa libur sekolah dan tahun ajaran baru. Untuk mendukung mobilitas masyarakat selama periode tersebut, pemerintah mengalokasikan Rp940 miliar dari APBN untuk memberikan diskon transportasi.
Selain itu, insentif berupa potongan tarif tol sebesar 20 persen juga diberikan kepada sekitar 110 juta pengguna jalan tol. Kebijakan ini diharapkan mampu menggerakkan sektor transportasi, pariwisata, perhotelan, serta mendongkrak pendapatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kita lihat bahwa masyarakat punya kebutuhan di bulan Juni dan Juli, jadi kita lakukan stimulus untuk supaya masyarakat melakukan konsumsi lebih percaya diri,” terang Febrio dalam keterangannya yang dikutip dari laman resmi kemenkeu pada Selasa (16/06).
Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat perlindungan sosial dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp11,93 triliun untuk tambahan bantuan sosial kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Langkah ini ditujukan agar masyarakat memiliki daya beli tambahan yang langsung bisa digunakan untuk konsumsi.
Pemerintah turut memberikan subsidi upah senilai Rp10,72 triliun bagi pekerja formal di enam sektor industri padat karya yang paling terdampak tekanan eksternal, terutama akibat perang dagang global.
Bantuan ini akan memberikan tambahan penghasilan sebesar Rp600.000 per orang, sekaligus memberikan kelonggaran fiskal bagi perusahaan agar dapat mempertahankan operasional dan jumlah tenaga kerja. Di samping itu, insentif berupa diskon 50 persen iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) turut diperpanjang untuk 2,7 juta pekerja guna mendukung keberlanjutan sektor industri.
Febrio menekankan bahwa formula stimulus ini disusun untuk memberikan efek pengganda terhadap ekonomi nasional. Berdasarkan hasil analisis dampak, pemerintah memperkirakan kebijakan ini mampu menghindarkan sekitar 700 ribu orang dari kemiskinan dan mencegah 300 ribu orang dari risiko pengangguran.
“Jadi, dampak itu yang akan kita lakukan supaya masyarakat bergerak untuk belanja, lalu kemudian menghasilkan juga aktivitas ekonomi,” sambungnya.
Senada dengan itu, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Fithra Faisal Hastiadi, menyatakan bahwa stimulus yang menyasar langsung konsumsi rumah tangga ini diperkirakan akan lebih efektif dibandingkan dengan program sebelumnya.
Ia menjelaskan bahwa stimulus seperti diskon listrik pada kuartal I hanya mendorong konsumsi sekitar 4,89 persen. Dengan adanya tambahan bansos dan subsidi upah dalam paket Juni–Juli, penerima manfaat akan lebih terdorong untuk segera membelanjakan bantuan yang diterima, sehingga pemulihan ekonomi dapat berjalan lebih cepat.
Fithra menambahkan bahwa pemerintah tengah mengupayakan normalisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2025 agar bisa segera rebound. Dengan berbagai langkah ini, pemerintah berharap target pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap dapat mendekati angka 5 persen, meskipun proyeksi lembaga internasional seperti IMF hanya menempatkan Indonesia pada kisaran 4,7 persen.
“Kita ingin melakukan normalisasi pertumbuhan ekonomi sehingga kuartal II (2025) itu bisa rebound, segera belanja. Nah, itu yang dilakukan,” pungkasnya. (ama)
