Sudutkota.id – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan di Kabupaten Malang menuai kritik. Ini setelah sejumlah siswa di berbagai kecamatan dilaporkan menerima paket makanan yang dinilai jauh dari standar gizi.
Laporan yang diterima menunjukkan menu sederhana tersebar di beberapa sekolah. Seperti di SDN 7 Kepanjen, yang hanya menerima telur, jeruk, roti, dan kurma. Kondisi tersebut dinilai tidak mencerminkan standar makanan bergizi yang semestinya menjadi ruh program.
“Program ini seharusnya memperkuat gizi anak, bukan sekadar formalitas pembagian makanan, kalau menunya seperti itu, jelas tidak mencerminkan program makan bergizi yang dirancang pemerintah,” ujar Zulham Ahmad Mubarok, S.E, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Senin (23/2/2026).
Temuan serupa juga dilaporkan terjadi di MAN Gondanglegi, Kecamatan Gondanglegi. Yang mana siswa hanya menerima roti, susu kemasan, dan kurma.
Menurut Zulham, perbedaan menu yang tetap minim nutrisi itu, menunjukkan belum adanya pengendalian kualitas dari penyelenggara program di lapangan.
“Ini menunjukkan kontrol kualitas di lapangan belum berjalan sebagaimana mestinya,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Di wilayah timur Kabupaten Malang, tepatnya SD An-Nur di Kecamatan Tumpang, siswa dilaporkan menerima roti, ayam goreng kering, kacang, dan kurma. Sementara di Kecamatan Lawang, beberapa sekolah dasar hanya memperoleh roti, telur, dan kurma sebagai paket MBG Ramadan.
“Menu seperti itu belum cukup memenuhi kebutuhan protein dan vitamin anak sekolah,” tegas Zulham.
Kondisi berbeda namun tetap menuai kritik juga ditemukan di wilayah Singosari, termasuk di SMK setempat yang menerima susu kemasan, kurma, dan roti. Ia menilai variasi menu yang tidak seimbang antar wilayah menandakan belum adanya pedoman baku yang diterapkan secara konsisten oleh penyedia layanan.
“Standar gizi harus jelas dan seragam agar tujuan program tercapai,” kata Zulham.
Ia menilai lemahnya pengawasan satuan tugas daerah menjadi faktor utama munculnya persoalan tersebut. Padahal, pemerintah daerah memiliki kewenangan memastikan makanan yang dibagikan benar-benar sesuai standar gizi dan nilai anggaran.
“Pengawasan harus dilakukan sejak penyusunan menu sampai makanan diterima siswa,” ujarnya.
Zulham menegaskan, evaluasi menyeluruh perlu segera dilakukan agar program strategis tersebut tidak kehilangan kepercayaan publik. Menurutnya, jika pengawasan diperketat dan standar diperjelas, program MBG masih dapat memberi manfaat besar bagi generasi muda.
“Program ini bagus secara konsep, tinggal memastikan pelaksanaannya benar-benar berpihak pada kebutuhan gizi anak,” pungkas Zulham.
