Sudutkota.id – Pelantikan Pengurus Kwartir Cabang (Kwarcab) Kota Malang menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat pendidikan karakter generasi muda melalui gerakan Pramuka.
Acara pelantikan yang digelar gedung Balai Kota Malang pada, Senin (8/9/2025), itu berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan, dengan kehadiran Ketua Kwarda Jawa Timur, Kak Wardah, yang secara langsung melantik jajaran pengurus Kwarcab Kota Malang.
Ketua Kwarcab Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, menyebut momen ini sebagai titik awal komitmen baru bagi gerakan Pramuka di Kota Malang. Menurutnya, Pramuka memiliki peran strategis dalam menghadapi tantangan era digital yang rawan menimbulkan degradasi moral, sehingga keberadaan Pramuka harus lebih relevan dengan kebutuhan generasi saat ini.
“Pelantikan ini menjadi hari yang spesial. Pramuka harus hadir sebagai garda terdepan dalam membangun karakter anak bangsa. Kita ingin memastikan generasi emas Indonesia 2045 benar-benar tercapai, tanpa degradasi moral maupun tantangan negatif dari era digital. Pramuka adalah salah satu pilar penting agar anak muda tetap berpegang pada nilai kebangsaan, kejujuran, dan semangat gotong royong,” tegas Ginanjar.
Usai pelantikan, Kwarcab Kota Malang langsung menatap agenda terdekat. Pada 11–13 September 2025, pihaknya akan mengirimkan dua kontingen untuk mengikuti giat prestasi tingkat Jawa Timur.
Tak hanya itu, salah satu gugus depan dari Kota Malang juga sudah dipastikan berpartisipasi dalam Jambore Internasional Pramuka Muslim yang digelar di Indonesia untuk pertama kalinya. Kegiatan ini akan diikuti oleh 23 negara dan menjadi ajang penting untuk memperkenalkan semangat kebersamaan Pramuka Indonesia ke kancah dunia.
Selain fokus pada kegiatan prestasi, Ginanjar menekankan bahwa Kwarcab Kota Malang juga akan mendorong langkah-langkah strategis di bidang regulasi. Ia menilai regulasi menjadi dasar agar gerakan Pramuka memiliki payung hukum yang kuat di daerah.
“Kami sedang memperjuangkan adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pramuka di Kota Malang. Saat ini baru ada sekitar tiga atau empat kabupaten/kota yang sudah memilikinya, salah satunya Boyolali. Padahal, Permendikbud Nomor 13 Tahun 2025 menegaskan Pramuka adalah kegiatan wajib di sekolah. Jika Kota Malang memiliki Perda, maka dukungan terhadap gerakan ini akan lebih kokoh, baik dari pemerintah, sekolah, keluarga, maupun masyarakat,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Ginanjar juga menegaskan bahwa Pramuka adalah wadah pembentukan karakter yang netral, tidak berafiliasi dengan partai politik, namun tetap terbuka dengan dukungan dari berbagai kalangan. Menurutnya, keberlangsungan Pramuka sebagai gerakan kebangsaan perlu didukung oleh seluruh elemen bangsa.
“Pramuka bukan bagian dari politik praktis, tetapi kita sadar bahwa dukungan dari pemerintah pusat dan tokoh-tokoh nasional sangat penting. Harapannya, gerakan ini bisa terus mendapat ruang untuk melahirkan kader bangsa yang tangguh, disiplin, dan berdaya saing global. Dari Pramuka, kita ingin menyiapkan anak muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara mental dan spiritual,” pungkas Ginanjar.
Pelantikan pengurus Kwarcab Kota Malang ini diharapkan menjadi langkah awal lahirnya inovasi, sinergi, dan regulasi yang memperkuat gerakan Pramuka di Kota Malang, sekaligus mendukung tercapainya cita-cita Indonesia Emas 2045.
