Sudutkota.id- Wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dinilai bukan persoalan utama dalam upaya reformasi kepolisian.
Yang lebih mendesak adalah pembenahan integritas dan profesionalisme internal institusi Polri itu sendiri.
Pandangan tersebut disampaikan Aan Anshori, tokoh Jaringan Alumni Santri Jombang (JASiJO) sekaligus aktivis Jaringan Islam Antidiskriminasi (JIAD) Jawa Timur, menanggapi polemik hubungan struktural Polri dengan kekuasaan eksekutif.
Menurut Aan, wacana Polri di bawah Kemendagri muncul sebagai kritik atas dua hal utama, yakni kuatnya kepentingan politik kekuasaan terhadap Polri, terutama dalam tiga periode pemilihan presiden terakhir, serta menurunnya kinerja kepolisian dalam beberapa tahun terakhir.
“Dalam konteks Pilpres, khususnya menjelang periode kedua Presiden Jokowi, netralitas Polri sempat dipertanyakan. Ada anggapan institusi ini dimanfaatkan oleh rezim yang berkuasa,” ujar Aan, Jum’at (30/1/2026).
Selain soal netralitas, ia menyoroti berbagai kasus yang mencoreng citra Polri, mulai dari kasus Ferdy Sambo, Irjen Teddy, hingga sejumlah peristiwa pelayanan publik yang menuai kritik luas di media sosial.
Namun demikian, Aan menegaskan bahwa apakah Polri berada di bawah Presiden atau Kemendagri bukan isu sentral. Menurutnya, problem utama terletak pada kesetiaan anggota Polri terhadap sumpah jabatan.
“Di bawah kendali siapa pun, selama anggota Polri tidak setia 100 persen pada sumpah jabatannya, kepolisian akan keropos dari dalam,” tegasnya.
Aan mengingatkan kembali bahwa Polri adalah aparat sipil, bukan instrumen militer atau kuasi-militer, sebagaimana mandat reformasi.
“Tugas utama Polri adalah melayani dan melindungi masyarakat, bukan sebaliknya,” ucapnya.
Ia mengakui masih banyak anggota Polri yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan berintegritas. Namun, ia menilai terdapat persoalan serius di internal kepolisian yang harus segera dibenahi demi menyelamatkan citra dan marwah Polri.
Terkait posisi struktural, Aan menilai Polri tetap berada di bawah Presiden masih merupakan format ideal, dengan catatan Presiden mampu menahan diri untuk tidak mempolitisasi maupun memiliterisasi institusi kepolisian.
Sebagai langkah konkret, ia mendorong Presiden membentuk tim percepatan reformasi kepolisian yang melibatkan aktivis dan akademisi berintegritas. Bahkan, bila diperlukan, Presiden tidak perlu ragu mendatangkan perwira kepolisian berprestasi dari negara-negara dengan kinerja terbaik di dunia.
“Seperti Denmark, Finlandia, Norwegia, Singapura, dan Belanda. Mereka bisa ditempatkan sementara di posisi strategis Mabes Polri untuk membangun sistem dan budaya kepolisian bertaraf internasional,” jelasnya.
Aan pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung Polri agar tetap berpegang teguh pada sumpah jabatan dan nilai-nilai reformasi.
“Polri harus berada tepat di bawah sumpah jabatannya,” pungkasnya.
