Sudutkota.id – Pemerintah Desa (Pemdes) Ngebruk, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, tengah menghadapi krisis tata kelola. Ini setelah tujuh dari sembilan perangkat desanya menyatakan pengunduran diri secara bersamaan.
Langkah mendadak para perangkat desa tersebut, memicu ketidakstabilan pelayanan publik dan menimbulkan pertanyaan terkait pertanggungjawaban anggaran desa.
Ahmad Khoesairi, Koordinator Badan Pekerja Prodesa, menilai situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Ia menegaskan bahwa mundurnya perangkat desa bukan berarti kewajiban mereka otomatis gugur. Terutama bila berkaitan dengan administrasi keuangan maupun pajak desa.
“Pengunduran diri tidak serta-merta menghapus tanggung jawab. Jika ada urusan anggaran atau pajak, itu harus diselesaikan terlebih dahulu,” ujarnya pada sudutkota.id, Sabtu (22/11/2025).
Menurut Khoesairi, pemerintah kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) perlu mengambil sikap tegas untuk memastikan kejelasan proses. Selain itu, ia mendorong dilakukan audit menyeluruh oleh inspektorat guna memastikan tidak ada potensi kerugian negara.
“Bila perlu, hasil audit dari inspektorat menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya,” tambahnya.
Ia juga menyoroti kemungkinan langkah hukum apabila ditemukan kejanggalan yang merugikan keuangan desa. Menurutnya, aparat penegak hukum (APH) dapat turun tangan apabila hasil audit menunjukkan indikasi penyimpangan.
Namun, di atas semua itu, Khoesairi menekankan urgensi pemulihan pelayanan publik yang kini terganggu akibat kekosongan perangkat desa.
“Pelayanan masyarakat tidak boleh berhenti. Ini harus diprioritaskan agar warga tidak dirugikan terlalu lama,” tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Desa Ngebruk, Kecamatan Poncokusumo, diguncang krisis serius, setelah tujuh dari sembilan perangkat desanya mengundurkan diri secara bersamaan.
Dari keterangan Kepala Desa Ngebruk, Sanam, diketahui keputusan mundurnya para perangkat desa itu dipicu temuan adanya pajak warga bernilai ratusan Juta Rupiah yang tidak pernah tersetor ke pemerintah daerah.
“Semua mulai mencuat setelah warga mengurus berkas PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dan ditemukan banyak pajak tidak tercatat,” ujarnya pada sudutkota.id, pada Selasa (18/11/2025), lalu.
Dan ketika fakta pajak tak tersetor muncul ke permukaan, ketegangan meningkat hingga akhirnya perangkat memilih mundur. “Situasi itu membuat perangkat merasa tidak mampu melanjutkan tugas,” terangnya.
