Sudutkota.id – Program Inovasi Pengentasan Kemiskinan Terpadu melalui PDKTSAM Kota Malang, yang dipilih untuk dinilaikan pada ajang Penilaian Pembangunan Daerah (PPD) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, berhasil lolos ke Tahap II. Hanya 11 daerah se-Jawa Timur yang berhasil lolos ke tahap ini.
Dengan lolosnya Kota Malang ke tahap tersebut, Wali Kota Malang, Dr Ir Wahyu Hidayat, MM mengatakan, Pemerintah Kota Malang akan terus mendorong program pengentasan kemiskinan. Salah satunya melalui PDKTSAM (Pendataan Kesejahteraan Sosial Kota Malang).
Menurut Wahyu, PDKTSAM tersebut mampu menjadi basis data kesejahteraan sosial Kota Malang, yang dapat dimanfaatkan secara terpadu oleh Perangkat Daerah.
“Tentu apresiasi atas kinerja seluruh perangkat daerah sehingga Kota Malang dapat lolos ke tahap kedua penilaian PPD ini,” ungkapnya saat presentasi Kinerja dan Inovasi Pembangunan Kota Malang di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya, Kamis (6/3).
“Semoga pemaparan hari ini memberikan hasil maksimal. Target kami bukan semata peringkat berapa yang akan dicapai, tapi lebih jauh, bagaimana mulai perencanaan, pelaksanaan dan inovasi yang kami hadirkan ini benar-benar konsisten berdampak bagi pengentasan kemiskinan di Kota Malang,” lanjutnya.
Inovasi Pengentasan Kemiskinan Terpadu melalui PDKTSAM, lanjut Wahyu, hadir sebagai sebuah sistem data kesejahteraan masyarakat dalam menentukan kebijakan yang tepat terhadap pelaksanaan program/kebijakan agar semakin efektif dan tepat sasaran guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Hal ini juga sejalan dengan misi kedua kami yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera dan mandiri berbasis perekonomian yang mapan dan adaptif. Sehingga inovasi ini adalah bentuk komitmen kami untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam wujud implementasi satu data kemiskinan Kota Malang yang sangat membantu dalam intervensi program penurunan kemiskinan di Kota Malang” papar Wahyu.
Saat ini PDKTSAM telah dimanfaatkan oleh beberapa Perangkat Daerah seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk PPDB jalur afirmasi tahun 2024. Serta pemberian seragam gratis bagi siswa tidak mampu. Bulog untuk mendapatkan data sasaran pemberian bantuan pangan.
DPUPRPKP untuk pemberian bantuan sosial rumah tidak layak huni serta Disnaker PM PTSP untuk mengadakan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.
Atas upaya tersebut, terang Wahyu, Kota Malang mampu mewujudkan bahwa tingkat kemiskinan turun dibandingkan tahun 2023 yaitu 4,26 persen. Dan di tahun 2024 sukses menduduki peringkat kedua terendah se-Jawa Timur yaitu sebesar 3,91 persen, jauh dibawah rata-rata nasional yaitu 9,03 persen.
Sebagai informasi, terdapat dua tahapan dalam penilaian PPD. Tahap pertama penilaian teknis dokumen. Kemudian tahap kedua berupa presentasi terdiri dari pemaparan presentasi, sesi wawancara dan verifikasi.(AA)
