Sudutkota.id – Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Letjen TNI (Purn) AM Putranto, melakukan kunjungan kerja ke Kota Malang, Jumat (20/6/2025), untuk meninjau langsung progres dua program prioritas nasional: Sekolah Rakyat dan program dapur MBG (Menuju Bersama Gemilang).
Dalam kunjungannya, KSP didampingi oleh Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM, beserta jajaran kepala perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
Kunjungan diawali dengan peninjauan uji coba dapur SPPG (Sentra Produksi Pangan Gotong-royong) yang berlokasi di Jl. Raya Tlogowaru No. 41, Kecamatan Kedungkandang.
Dapur ini merupakan salah satu dari delapan dapur produksi yang dibangun dalam kerangka program MBG, untuk mendukung distribusi makanan sehat dan layak bagi masyarakat miskin secara masif dan terstandarisasi.
“Tujuan saya datang ke sini adalah memastikan bahwa program prioritas Presiden betul-betul berjalan di lapangan. Mulai dari alur bahan baku, pengolahan, hingga distribusi harus efektif dan higienis. Saya lihat dapur ini sudah memenuhi banyak syarat, tapi tetap saya beri catatan teknis agar lebih optimal,” ujar AM Putranto usai melakukan inspeksi.
Ia juga menyoroti sistem pengelolaan limbah air di dapur, yang dinilainya sudah memiliki sistem penyaringan, namun belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Tadi saya perintahkan agar limbah air yang sudah melalui treatment bisa digunakan untuk menyiram tanaman yang menjadi bahan masakan. Jadi fungsinya tidak berhenti sebagai limbah, tapi bisa menunjang produktivitas dapur juga,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, AM Putranto juga menyinggung evaluasi terhadap insiden teknis di dapur serupa di tempat lain, dan menegaskan bahwa sistem keamanan pangan kini diperkuat.
Ia menyebut bahwa pengelolaan dapur MBG terbuka untuk tiga model: dikelola langsung oleh BGK, oleh mitra, atau oleh pihak swasta yang memenuhi spesifikasi teknis dan radius operasional minimal 4 kilometer antar dapur.
Setelah meninjau dapur MBG, rombongan KSP melanjutkan agenda ke lokasi lahan permanen calon Sekolah Rakyat di Jl. Mayjend Sungkono No. 63, tepatnya di area parkir BPBD Kota Malang. Lokasi ini disiapkan sebagai salah satu titik dari 100 Sekolah Rakyat yang ditargetkan berdiri di seluruh Indonesia pada tahap awal.
Sekolah Rakyat merupakan program Presiden untuk memberikan akses pendidikan bermutu kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Fasilitas sekolah ini akan dilengkapi asrama, laboratorium, pengawasan CCTV 24 jam, serta modul pembelajaran standar nasional.
“Kami ingin memutus rantai kemiskinan bukan dengan bansos semata, tapi dengan membekali generasi muda dari keluarga miskin dengan pendidikan bermutu. Ini bukan sekolah biasa, ini adalah tempat anak-anak tumbuh menjadi generasi tangguh,” kata AM Putranto.
Ia menjelaskan bahwa semua fasilitas akan dirancang agar anak-anak dari kalangan tidak mampu memiliki pengalaman belajar yang setara dengan sekolah formal berkualitas. Termasuk integrasi dengan pelatihan vokasi dan keterampilan teknis, seperti sekolah kejuruan.
“Modulnya setara sekolah umum, tapi konsepnya boarding. Dan karena semua diawasi CCTV, Presiden bisa kapan pun melihat langsung anak-anak sedang belajar. Ini bukan proyek seremonial, ini proyek masa depan bangsa,” tegasnya.
Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, yang mendampingi langsung kunjungan tersebut, menyatakan kesiapan Pemerintah Kota Malang dalam mendukung penuh implementasi program strategis nasional tersebut.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat untuk menjadikan Malang sebagai salah satu titik program Sekolah Rakyat dan dapur MBG.
“Pemerintah Kota Malang akan mendukung penuh, baik dari sisi lahan, fasilitasi perizinan, maupun koordinasi dengan masyarakat sekitar. Ini program kemanusiaan, dan kami bangga bisa ikut di dalamnya,” ujar Wahyu.
Kunjungan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial Kota Malang, Dinas Pendidikan, serta OPD lainnya yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Di akhir kunjungan, AM Putranto menegaskan bahwa tugas Kantor Staf Presiden adalah untuk memastikan tidak ada hambatan berarti dalam pelaksanaan program-program Presiden.
“Kami di depan. Kalau ada hambatan, tugas kami menyelesaikan. Tidak ada alasan program rakyat tertunda karena masalah teknis,” pungkasnya.(mit)
