Sudutkota.id – Audiensi antara puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus dengan DPRD Kota Malang pada Kamis (4/9/2025) tak hanya diwarnai pembahasan soal kesejahteraan guru dan GTT, tetapi juga kritik terkait akuntabilitas serta transparansi keuangan daerah.
Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani S, menegaskan bahwa pengelolaan anggaran publik harus bisa diawasi secara terbuka. Menurutnya, audit bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian dari kontrol demokrasi untuk memastikan APBD benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Seluruh program yang dibiayai APBD harus bisa dipertanggungjawabkan. Audit itu bukan hanya laporan yang ditumpuk di rak, tetapi instrumen untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai aturan dan tepat sasaran. DPRD berkewajiban mengawal, sementara masyarakat juga berhak tahu ke mana uang mereka digunakan,” kata Amitya.
Amitya menjelaskan, DPRD secara berkala menerima laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari laporan tersebut, ditemukan berbagai catatan yang harus segera ditindaklanjuti pemerintah kota.
“BPK setiap tahun memberikan catatan, ada yang sifatnya administratif, ada juga yang menyangkut kerugian negara. Semua itu wajib ditindaklanjuti. Kalau ada temuan yang berulang, DPRD tidak akan segan meminta pemerintah kota melakukan evaluasi menyeluruh. Bahkan bila perlu, kami rekomendasikan langkah hukum,” tegasnya.
Menurut Amitya, audit yang baik bukan hanya mengungkap kesalahan, tetapi juga menjadi dasar untuk memperbaiki sistem. “Audit itu ibarat cermin. Kita bisa tahu mana program yang sudah berjalan baik, mana yang perlu diperbaiki, dan mana yang memang gagal. Dari situ, kebijakan bisa diarahkan lebih efektif,” tambahnya.
Dalam audiensi, mahasiswa menyoroti masih adanya kebijakan yang dinilai kurang transparan, termasuk terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pemanfaatan anggaran pendidikan. Amitya menyebut hal itu sebagai masukan penting.
“Aspirasi dari adik-adik mahasiswa menjadi alarm bagi kami. Jangan sampai ada kesan anggaran hanya untuk kepentingan segelintir orang. Pengawasan yang dilakukan DPRD harus terasa dampaknya oleh masyarakat, bukan hanya sebatas fungsi formal di gedung dewan,” ujarnya.
Amitya juga menekankan perlunya kolaborasi antara DPRD, pemerintah kota, dan masyarakat dalam menjaga transparansi anggaran.
“DPRD tidak bisa bekerja sendirian. Fungsi kontrol akan semakin kuat bila ada partisipasi masyarakat, termasuk mahasiswa. Audit dan pengawasan akan lebih bermakna jika publik ikut memantau. Karena pada akhirnya, uang APBD itu berasal dari rakyat, maka rakyat juga harus ikut mengawasi penggunaannya,” pungkasnya. (mit)
