Sudutkota.id – Asisten Deputi Kemenko Polhukam, Dr Arudji Anwar, mengingatkan bahwa demokrasi harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab tanpa mengabaikan stabilitas nasional.
Hal itu ia sampaikan dalam Forum Koordinasi Peran Organisasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi serta Edukasi Literasi Keuangan Bagi Pekerja Migran Indonesia di Hotel Grand Mercure, Kota Malang, Kamis (2/10/2025).
“Demokrasi itu penting, tapi harus dijalankan dengan menjaga stabilitas nasional. Ekspresi kebebasan berpendapat tetap harus dalam koridor tanggung jawab,” tegas Arudji.
Ia menjelaskan, Kemenko Polhukam tengah melakukan safari politik ke sejumlah daerah, mulai dari Makassar, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur, sebagai bentuk dialog langsung dengan masyarakat. Jawa Timur, khususnya Malang, menurutnya memiliki posisi strategis sebagai barometer situasi politik nasional.
“Beberapa waktu lalu, tepatnya medio Agustus, ada beberapa penyampaian pendapat di Kota Malang. Syukurlah semuanya bisa berlangsung aman dan terkendali. Ini bukti bahwa demokrasi bisa dijalankan dengan tertib,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur, Edy Supriyanto, menilai forum ini sebagai langkah penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil. Menurutnya, keberadaan ormas sangat vital dalam menjaga kerukunan, produktivitas, serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat.
“Kegiatan ini luar biasa, karena pemerintah pusat hadir bersama pemerintah provinsi, kabupaten, dan masyarakat. Di Jawa Timur ada sekitar 1.300 ormas tingkat provinsi, belum termasuk ribuan ormas di kabupaten/kota. Semua punya peran penting dalam menjaga kerukunan dan produktivitas masyarakat,” tegas Edy.
Ia menambahkan, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan ormas. Karena itu, ia mengajak seluruh ormas untuk turut menjaga lingkungan masing-masing, memperkuat ekonomi masyarakat, hingga mengawal pembangunan nasional.
Dalam pandangannya, pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan harus terus diperkuat, terutama bagi generasi muda. Edy menekankan pentingnya penguatan ideologi sejak tingkat dasar.
“Dari TK, SD, SMP, kampus hingga pesantren harus kita bekali dengan pemahaman Pancasila. Kalau generasi muda kuat secara ideologi, maka bangsa ini tidak mudah dipecah-belah,” jelasnya.
Selain itu, Edy juga menyoroti perkembangan media sosial yang saat ini menjadi ruang baru bagi masyarakat dalam mengekspresikan pendapat. Menurutnya, jika tidak digunakan secara bijak, media sosial bisa menjadi sumber provokasi, penyebaran hoaks, bahkan pemicu konflik di masyarakat.
“Kita harus bijak menggunakan media sosial. Jangan mudah terprovokasi oleh berita bohong. Kalau ada informasi yang sama sekali belum jelas kebenarannya, jangan langsung disebarkan. Ormas juga punya tugas penting untuk mengedukasi anggotanya agar media sosial digunakan untuk hal-hal yang produktif dan positif,” pesan Edy.
Ia menegaskan, media sosial seharusnya digunakan untuk memperkuat komunikasi, menyebarkan semangat kebersamaan, dan mendorong kegiatan yang bermanfaat.
“Kalau ada isu negatif, cegah sejak dini. Aparat keamanan bisa bergerak cepat, tapi peran ormas di lapangan sangat menentukan agar tidak ada aksi anarkis yang merugikan semua pihak,” tambahnya.
Edy menegaskan bahwa stabilitas Jawa Timur sangat menentukan stabilitas nasional. Oleh karena itu, ia mengapresiasi safari yang dilakukan Menko Polhukam dan jajarannya untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat.
“Jawa Timur sering dijadikan barometer nasional. Karena itu, kita harus jaga bersama-sama. Forum ini harus menghasilkan gerakan nyata, bukan hanya diskusi. Ormas jangan hanya eksis di atas kertas, tetapi harus benar-benar hadir di tengah masyarakat,” pungkasnya.
