Sudutkota.id – Bupati Malang, HM. Sanusi menegaskan bahwa salah satu fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah penanggulangan kemiskinan. Hal ini disampaikan usai melantik jajaran pejabat baru, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Budiar Anwar, di Pendopo Agung, Kamis (25/9/2025).
Sanusi menjelaskan, angka kemiskinan di Kabupaten Malang masih cukup tinggi dan menjadi tantangan serius yang harus segera diatasi. Ia meminta Sekda baru beserta seluruh perangkat daerah untuk langsung bekerja dan memperkuat program-program pengentasan kemiskinan.
“PR besar kita adalah kemiskinan. Saya ingin pejabat yang baru dilantik ini langsung tancap gas. Sekda harus mampu menggerakkan seluruh perangkat daerah, mengonsolidasikan program, mulai dari bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujar Sanusi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Kabupaten Malang pada 2025 tercatat 8,78 persen, setara dengan 235,62 ribu jiwa. Angka ini turun dibandingkan 2024 yang mencapai 8,98 persen atau sekitar 240,14 ribu jiwa. Meski menurun, Sanusi menegaskan penurunan tersebut belum cukup dan harus terus dikejar.
Sanusi menambahkan, upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan program dari pemerintah. Menurutnya, sinergi dengan desa, sektor swasta, hingga lembaga sosial juga harus diperkuat.
“Pemerintah tidak bisa sendiri. Semua elemen harus bersatu. Desa, CSR dari perusahaan, lembaga sosial, sampai perguruan tinggi, semua bisa ikut terlibat. Kalau bergerak bersama, saya optimis angka kemiskinan bisa terus ditekan,” tegasnya.
Selain itu, Sanusi juga menyinggung soal kekosongan jabatan di sejumlah OPD, termasuk di BPBD dan Diskominfo, yang hingga kini masih menunggu rekomendasi pusat. Ia memastikan hal itu tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan.
“Jabatan yang kosong memang belum bisa kita lantik karena menunggu rekomendasi KASN. Tapi sementara sudah ada pejabat pelaksana tugas, jadi tidak ada layanan yang terhenti. Proses ini harus kita ikuti sesuai aturan,” jelasnya.
Sanusi berharap pejabat yang baru saja dilantik, termasuk para camat, bisa segera menyesuaikan diri dengan tugas di wilayah masing-masing.
“Saya minta semua pejabat bekerja profesional, jangan minta dilayani tapi harus melayani. Utamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi,” tandasnya.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Malang, Budiar Anwar, menegaskan dirinya siap mengemban amanah tersebut. Ia menilai kemiskinan bukan hanya soal angka, melainkan kualitas hidup masyarakat yang harus diperbaiki.
“Saya melihat kemiskinan ini bukan sekadar angka statistik, tapi menyangkut kualitas hidup masyarakat. Karena itu, langkah pertama adalah memperkuat koordinasi dengan seluruh perangkat daerah. Kita akan fokus memperbaiki pendataan agar intervensi bantuan sosial tepat sasaran. Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat desa juga akan kita maksimalkan,” ungkap Budiar.
Ia juga menegaskan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan program di lapangan. Menurutnya, banyak program bagus di atas kertas tetapi tidak maksimal karena lemahnya pengawasan.
“Kami akan pastikan setiap program tidak hanya berhenti di perencanaan, tapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Evaluasi berkala harus dilakukan supaya jelas mana yang berhasil dan mana yang perlu diperbaiki,” jelasnya.
Terkait isu kekosongan jabatan di beberapa OPD, Budiar memastikan roda pemerintahan tidak akan terganggu.
“Selama proses administrasi di KASN belum selesai, pejabat Plt tetap menjalankan tugas. Jadi pelayanan masyarakat tetap berjalan. Namun setelah rekomendasi turun, kita akan segera isi jabatan itu dengan orang yang tepat, yang benar-benar bisa bekerja dan punya integritas,” pungkasnya.
