Sudutkota.id – Pemerintah Kota Malang kembali mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas gerak cepat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), sekaligus konsisten menjalankan agenda pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Anwar Harun Damanik, saat memberikan asistensi, monitoring dan evaluasi di Balai Kota Malang, Jumat (12/9/2025).
Menurut Anwar, langkah-langkah yang ditempuh Pemkot Malang sudah selaras dengan arahan Mendagri terkait antisipasi dampak aksi unjuk rasa, deteksi dini potensi kerawanan, hingga penguatan sistem keamanan swakarsa. Ia menegaskan, Malang mampu menjaga situasi tetap kondusif pasca adanya dinamika sosial beberapa waktu lalu.
“Pemerintah Kota Malang mampu merespons dengan cepat dan tepat, sehingga stabilitas keamanan tetap terjaga. Ini yang kami maksud sebagai contoh praktik baik dari daerah, sesuai dengan arahan Mendagri agar pemerintah daerah tidak hanya reaktif, tapi juga proaktif mendeteksi potensi masalah,” kata Anwar di hadapan jajaran Forkopimda Kota Malang.
Dalam paparannya, Anwar juga membeberkan hasil evaluasi kinerja keuangan daerah. Per 12 September 2025, realisasi APBD Kota Malang mencapai 49,76 persen, sedangkan pendapatan daerah sudah berada di angka 64,05 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang hanya 46,11 persen.
“Ini pencapaian yang patut diapresiasi. Tetapi kita juga mendorong agar percepatan realisasi APBD terus digenjot, karena pembangunan yang dirasakan masyarakat sangat ditentukan dari seberapa cepat anggaran bisa terserap untuk program prioritas,” jelasnya.
Ia juga menyinggung perlunya keseimbangan antara belanja wajib, belanja pembangunan, dan belanja pelayanan publik. Menurut Anwar, pengelolaan fiskal yang baik akan memperkuat kepercayaan publik kepada pemerintah daerah.
Terkait inflasi, Kota Malang tercatat memiliki tingkat inflasi 2,13 persen (year on year), sedikit lebih rendah dibanding rata-rata nasional sebesar 2,31 persen. Meski begitu, inflasi daerah masih dipengaruhi oleh komoditas pangan utama, seperti beras, bawang merah, dan tomat.
“Inflasi ini terkendali, tetapi jangan lengah. Kita ingin Kota Malang tetap konsisten melaksanakan enam upaya konkret pengendalian inflasi. Dengan begitu, stabilitas harga di pasar bisa terus dijaga, masyarakat tidak resah, dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga,” tegas Anwar.
Selain Kamtibmas dan inflasi, Pemkot Malang juga melaporkan telah melaksanakan sembilan langkah konkret percepatan pertumbuhan ekonomi sesuai arahan Mendagri, BPS, dan Bappenas. Langkah-langkah tersebut mencakup optimalisasi sektor perdagangan, pariwisata, UMKM, dan investasi daerah.
Kemendagri juga meminta Pemkot Malang mendukung penuh program prioritas Presiden, antara lain Program Menuju Bengkel Gotong Royong, pembangunan tiga juta rumah rakyat, Sekolah Unggul Garuda, Sekolah Rakyat, hingga percepatan pembangunan fasilitas kesehatan.
“Program prioritas nasional tidak bisa berjalan tanpa dukungan pemerintah daerah. Karena itu kami berharap Malang bisa mengakselerasi implementasi program tersebut, apalagi posisinya sebagai kota pendidikan dan pariwisata sangat strategis,” ujar Anwar
Menutup paparannya, Anwar kembali menekankan apresiasi Kemendagri atas kinerja Kota Malang yang dinilai cepat, tanggap, dan konsisten dalam menjaga stabilitas sosial.
“Kami mengapresiasi Pemerintah Kota Malang atas gerak cepat menindaklanjuti arahan Mendagri, menjaga kamtibmas, mengendalikan inflasi, sekaligus mempercepat pembangunan ekonomi. Malang bisa menjadi contoh bagaimana pemerintah daerah mampu menghadapi dinamika tanpa mengorbankan pelayanan publik,” pungkasnya.
