Sudutkota.id – Peristiwa kanopi Pasar Ploso Jombang, Jawa Timur, yang ambruk terus menuai sorotan publik. Bahkan publik menilai proyek pembangunan pasar yang baru berusia sekitar tiga bulan itu menyisakan banyak kejanggalan.
Kejanggalan yang dimaksud yakni, mulai dari teknis pelaksanaan hingga dugaan adanya permainan anggaran dalam proyek tersebut.
Sorotan tajam muncul setelah diketahui adanya dua konsultan pengawas proyek Pasar Ploso yang ditunjuk oleh dinas terkait. Keberadaan dua pengawas dalam satu pekerjaan konstruksi ini dinilai tidak lazim dan menimbulkan tanda tanya besar.
Dua konsultan pengawas tersebut berasal dari dalam dan luar daerah. Salah satunya merupakan konsultan asal Banyuwangi dengan nilai kontrak sekitar Rp99 Juta, sementara konsultan lainnya dari Jombang menerima anggaran sekitar Rp96 Juta.
Ketua Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ), Joko Fattah Rochim, menilai kondisi ini mengindikasikan adanya dugaan penyimpangan anggaran proyek Pasar Ploso.
Menurutnya, kejanggalan dalam proyek tersebut sudah terlihat sejak awal proses pembangunan. Ia mengaku telah mengingatkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) agar belajar dari sejumlah proyek pasar sebelumnya.
“Sejak awal sudah saya ingatkan untuk belajar dari pembangunan Pasar Tunggorono, Pasar Pon, dan Pasar Perak. Itu yang harus jadi perhatian di Pasar Ploso,” ujar Fattah, Jumat (27/3/2026).
Fattah menegaskan bahwa sejak awal proyek berjalan, ia melihat adanya indikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan.
Bahkan, ia menyebut proyek tersebut sarat dengan dugaan permainan pihak internal. “Saya tahu persis, pembangunan Pasar Ploso itu tidak beres sejak awal,” tegasnya.
Ia juga menyoroti keberadaan dua konsultan pengawas yang dinilai tidak wajar dalam satu proyek konstruksi. Selain itu, proyek tersebut juga melibatkan konsultan perencana.
“Kalau ada dua konsultan pengawas dengan anggaran puluhan juta, ditambah konsultan perencanaan, ini harus dipertanyakan,” katanya.
Terkait penyebab ambruknya kanopi Pasar Ploso, Fattah meragukan jika hal tersebut semata-mata disebabkan kesalahan perencanaan.
Menurutnya, perencanaan dilakukan sejak awal sebelum proyek berjalan, sehingga pengawasan menjadi kunci utama.
“Kalau dibilang kesalahan perencanaan, itu kurang tepat. Justru yang harus dipertanyakan adalah kinerja konsultan pengawas proyek,” paparnya.
Ia menilai konsultan pengawas seharusnya mampu menghentikan pekerjaan jika ditemukan material atau pemasangan yang tidak sesuai spesifikasi.
“Pengawas itu harusnya tahu kalau ada yang tidak sesuai spek. Kalau tidak layak, seharusnya dihentikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti kemungkinan adanya dugaan kolusi antara konsultan pengawas, pelaksana proyek, dan oknum dinas. Apalagi, peristiwa ambruknya kanopi tersebut terjadi tanpa adanya faktor cuaca ekstrem seperti hujan atau angin kencang.
“Ini jadi tanda tanya besar, ada apa dengan dua pengawas proyek ini,” ucapnya.
Atas kejadian tersebut, FRMJ mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan, meskipun proyek masih dalam masa pemeliharaan oleh pihak rekanan.
“Saya minta APH menyelidiki penunjukan dua konsultan pengawas ini, termasuk memeriksa PPK proyek,” tegasnya.
Fattah juga menjelaskan bahwa dua konsultan pengawas tersebut hanya menangani proyek Pasar Ploso, dan berbeda dengan pengawasan proyek Pasar Buah Ploso.
“Pasar Ploso saja ada dua pengawas. Untuk Pasar Buah Ploso, itu berbeda lagi,” pungkasnya.
