Sudutkota.id – Kabar tak sedap merebak di dalam persaingan menuju kursi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang. Ada kelompok yang berusaha menjegal Made Arya Wedanthara, sebagai calon kuat dengan isu SARA (suku, agama dan ras).
Informasi yang didapat sudutkota.id, beberapa pesaing Made Arya, kini mulai mendekati tokoh-tokoh agama berpengaruh di Kabupaten Malang untuk mendapat restu. Ironisnya, isu yang dibawa untuk menjatuhkan Made Arya adalah terkait agama.
Seperti diketahui, Made Arya Wedanthara, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang, beragama non muslim. Isu inilah yang dihembuskan kelompok pendukung pesaingnya untuk menjatuhkan Made.
“Ada dua orang calon Sekda yang datang ke salah seorang tokoh agama kuat di Kabupaten Malang. Mereka selain minta restu, juga menghembuskan isu jangan sampai sekda nanti non muslim,” ungkap sumber tersebut pada sudutkota.id.
Bahkan, lanjut dia, calon tersebut telah merangkul figur-figur yang punya basis massa dengan latar belakang agama, demi menghembuskan isu tersebut. Dan terus berupaya untuk menjatuhkan Made Arya, yang saat ini dinilai menjadi kandidat kuat.
Di bagian lain, Direktur Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (PuSDeK), Asep suriaman S.Psi, menyebut bahwa bakal calon Sekda Kabupaten Malang harus dipilih sesuai indikator meritokrasi.
“Jika indikator Meritokrasi dihilangkan, jelas ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi birokrasi dan anti korupsi,” tegas Asep, Senin (4/8/2025).
Asep juga berharap, Sekda yang terpilih nanti, benar-benar menguasai sembilan dimensi Manajemen Talenta ASN. Yang mencakup kinerja, potensi kepemimpinan, kompetensi teknis, manajerial, sosial-kultural, rekam jejak, integritas, motivasi ASN, hingga kesiapan mobilitas.
Asep menambahkan, jangan sampai terjadi manipulasi dalam seleksi Sekda kabupaten Malang, jika benar terjadi, maka ini bisa menjadi preseden buruk yang membuka celah besar bagi praktik transaksional dalam pengisian jabatan publik lainnya.
“Jangan sampai ada calon titipan. Anak sekolah saja tidak boleh dititipkan ke kepala sekolah. Apalagi ini jabatan Sekda, jika ada titip-titipan jelas ini sangat membahayakan masa depan birokrasi yang ada di Kabupaten Malang,” pungkasnya.(pus)
