Sudutkota.id – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Batu meminta Pemerintah Kota Batu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah.
Meski belum muncul persoalan serius seperti di daerah lain, Fraksi Golkar menilai sejumlah catatan lapangan harus menjadi perhatian serius agar program nasional itu berjalan sesuai tujuan.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Batu, Didik Machmud menyebut, program MBG merupakan kebijakan baik Presiden RI Prabowo Subianto dalam peningkatan gizi anak sekolah. Namun, persoalan muncul pada aspek teknis penyajian dan pengiriman makanan yang dinilai masih belum seragam kualitasnya di lapangan.
Fraksi Golkar menyinggung adanya laporan dari sekolah yang sempat menolak makanan MBG karena alasan kebersihan dan kelayakan konsumsi. Penolakan itu bukan bentuk penolakan terhadap program, melainkan langkah antisipatif karena ditemukan ompreng berbau tidak sedap, sayur basi, dan lauk yang kurang matang.
“Kami mendukung sikap Wali Kota yang memberi ruang bagi siswa, orang tua, dan sekolah untuk menolak makanan jika kualitasnya tidak baik,” katanya, Senin (20/10/2025).
Ketua DPD Golkar Batu itu juga menyoroti adanya siswa yang membawa pulang makanan dalam kantong plastik karena tidak layak dikonsumsi.
Dari kejadian itu, Fraksi Golkar menegaskan pentingnya ketelitian pengelola dapur MBG, mulai dari pemilihan bahan, proses memasak, hingga pengiriman agar kualitas gizi dan kebersihan tetap terjaga.
Mereka juga mengingatkan agar pengelola dapur mematuhi aturan Badan Gizi Nasional, termasuk keharusan memiliki chef bersertifikat dan sertifikat halal.
“Sejumlah dapur MBG di Kota Batu sudah berjalan baik, tapi semua harus berstandar sama. Pengawasan tidak boleh longgar,” tegasnya.
Menurut mereka, keberhasilan MBG bukan sekadar soal distribusi makanan ke sekolah, tetapi bagaimana memastikan setiap sajian layak, bergizi, dan aman dikonsumsi anak-anak.
“Intinya, dengan sikap tersebut, Fraksi Golkar menegaskan posisinya untuk tetap mendukung penuh pelaksanaan MBG di Kota Batu dengan catatan mutu dan pengawasan harus menjadi prioritas utama,” pungkas Didik.
