Sudutkota.id – Fraksi Gerindra DPRD Kota Malang menyampaikan sejumlah catatan penting terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2026. Sorotan ini disampaikan melalui juru bicara fraksi, Dany Agung, dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang, Rabu (1/10/2025), yang membahas kebijakan umum anggaran dan proyeksi prioritas pembangunan daerah.
Dany Agung menekankan pentingnya modernisasi Pasar Blimbing sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi Kota Malang. Menurutnya, pembangunan dan perbaikan pasar tidak hanya sekadar fisik, tetapi harus melibatkan pedagang dan masyarakat secara menyeluruh.
“Pasar Blimbing harus menjadi pasar yang nyaman, modern, dan produktif. Selain mendukung kegiatan ekonomi lokal, pasar ini juga dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan,” ujarnya.
Dany juga menekankan bahwa modernisasi pasar harus selaras dengan proyeksi inflasi nasional yang diperkirakan 1,5 persen pada tahun 2026. “Tujuannya agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan pasar dapat berfungsi optimal tanpa menimbulkan beban tambahan,” tambahnya.
Fraksi Gwrinda memberikan perhatian serius terhadap optimalisasi PAD, yang dalam RAPBD 2026 diproyeksikan mencapai 12,25 persen dari total belanja daerah, meningkat dari tahun sebelumnya. Dany menegaskan bahwa intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD, termasuk tarif pajak dan retribusi, harus menjadi fokus utama Pemkot Malang.
“Pemerintah kota perlu mengevaluasi secara mendalam penyebab pendapatan yang belum optimal dan mencari strategi pemanfaatan aset daerah yang belum tergarap. Hal ini penting agar pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik tidak terganggu,” ujarnya.
Dany menambahkan bahwa selain mengoptimalkan retribusi dan pajak, Pemkot Malang juga perlu mencari sumber pembiayaan alternatif agar program prioritas tetap berjalan, tanpa membebani masyarakat.
Fraksi Gwrinda juga menyoroti belanja pegawai yang diproyeksikan meningkat 17,37 persen dalam RAPBD 2026. Menurut Dany, kenaikan ini harus diiringi dengan peningkatan kinerja dan produktivitas aparatur.
“Anggaran untuk pegawai harus sebanding dengan kualitas layanan publik. Kinerja harus meningkat, sehingga masyarakat merasakan manfaat langsung dari setiap rupiah yang dibelanjakan,” kata Dany.
Selain itu, alokasi anggaran pendidikan sebesar 27,5 persen, meningkat dari 25,2 persen pada tahun sebelumnya, dinilai positif untuk pengembangan sumber daya manusia. Dany menekankan pentingnya program pendidikan yang jelas, termasuk pengawasan, peningkatan kualitas guru, dan fasilitas belajar yang memadai.
“Tidak ada miskomunikasi di Dinas Pendidikan maupun Dinas Kesehatan terkait BPJS. Semua program harus transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat menerima manfaat yang maksimal,” tegasnya.
Fraksi Gerinda juga menekankan pentingnya mendorong pemasaran produk-produk lokal Kota Malang untuk meningkatkan PAD sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.
“Produk asli Kota Malang memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pemkot harus memberikan dukungan penuh, baik melalui promosi maupun fasilitas pasar yang layak, agar ekonomi lokal dapat berkembang berkelanjutan,” ujarnya.
Dany menegaskan bahwa meskipun RAPBD 2026 menghadapi tantangan fiskal, prioritas pembangunan tetap harus berfokus pada kebutuhan masyarakat, termasuk infrastruktur publik, layanan sosial, dan pengembangan ekonomi lokal.
“Program berbasis RT, misalnya hibah Rp50 Juta per RT, harus dijalankan dengan sinkronisasi yang baik agar tidak tumpang tindih dengan Musrenbang atau program lainnya. Harus ada perencanaan yang matang dan akuntabel, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan warga,” pungkasnya.
