Sudutkota.id– Puluhan demonstrasi yang didominasi oleh emak-emak di Kota Malang tergabung dalam Aliansi Rakyat Malang Menggugat Untuk Indonesia (ARMMI) menggelar aksi damai didepan gedung DPRD Kota Malang, Rabu (6/3/2024).
Dalam aksinya, mereka menuntut tigal hal. Diantaranya adalah meminta harga sembako diturunkan, mendukung hak angket untuk segera dilaksanakan, dan mengembalikan tujuan semangat reformasi 1998 untuk menegakkan demokrasi serta Konstitusi.
Seperti dikatakan oleh salah satu perwakilan ARMMI, Sholeh Kawimintorogo ketika di depan Gedung DPRD Kota Malang.
“Tiga tuntutan yang menjadi dasar ARMMI melaksanakan aksi damai tersebut. Sebagai warga negara dan anak bangsa, kami bebas untuk melakukan aksi ini,” seru Sholeh dalam orasinya.
Kemudian, Sholeh juga menyoroti kondisi bangsa yang carut marut di segala lini, seperti ekonomi dan situasi politik.
Bahkan, ia menyatakan keprihatinan terhadap kecurangan yang terjadi dalam pemilihan presiden, dengan menyebut sebagai hasil dari pengkondisian bukan dari suara hati rakyat.
“Tujuan kami bukan untuk mengotori Malang Raya, melainkan untuk menyuarakan jeritan hati sebagai warga negara yang merasa kecil dalam struktur pemerintahan,” tandasnya.
Sholeh juga berharap para pejabat pusat mau mendengar aspirasi masyarakat Malang Raya tersebut.
“Aspirasi masyarakat Malang Raya terkait kebutuhan pokok yang semakin meningkat dan harapan memiliki pemimpin yang dipilih secara jujur. Kami menginginkan Pemilu yang bersih dan memiliki Presiden yang benar-benar amanah,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengungkapkan, mengenai tiga tuntutan dari aksi damai ARMMI, pihaknya siap menyampaikan dan mengirim semua tuntutan ini melalui sekertaris DPRD RI untuk disampaikan ke Ketua DPR RI, Puan Maharani.
“Tiga tuntutan dari ARMMI sudah saya sampaikan tadi sekitar pukul 10.35 WIB ke sekertaris DPR RI, ” ujar Made didepan masa aksi.
Soal hak angket, lanjut Made, merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
“Apapun keputusan terkait hak angket, merupakan aspirasi masyarakat di daerah daerah khususnya masyarakat di Kota Malang bisa didengarkan dan kita harus mematuhi apapun alasannya,” jelas Made.
Sedangkan, mengenai harga sembako yang naik, ia menuturkan efek domino dari kegiatan Pileg dan Pilpres. Apalagi akan menyambut Bulan Ramadan.
“Permintaan sembako cukup tinggi berakibat lonjakan harga sembako semakin tinggi, ” bebernya. Maka dari itu dibutuhkan keseimbangan. Kami sudah meminta ke PJ Walikota lewat forum ekatani usaha segera melakukan operasi pasar murah. Bulog kita ajak kerjasama. Intinya, beras sebagai kebutuhan pokok jangan sampai langkah di Kota Malang,” pungkasnya. (Mt)
