Sudutkota.id – Publik Kabupaten Malang kembali dikejutkan oleh langkah dua Wakil Ketua DPRD yang diketahui melaksanakan perjalanan dinas ke luar provinsi secara diam-diam.
Padahal sebelumnya, seluruh anggota dewan telah menyepakati untuk menunda perjalanan dinas sebagai bentuk empati terhadap situasi sosial yang sedang penuh keprihatinan.
“Perjalanan seperti ini menunjukkan mereka gagal memahami rasa duka publik,” kata Asep Suriaman, S.Psi, direktur Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (PuSDeK), Senin (1/9/2025).
Kesepakatan internal yang lahir dari semangat solidaritas itu seharusnya menjadi simbol kepedulian wakil rakyat. Namun, tindakan dua pimpinan dewan tersebut justru memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
“Kalau kesepakatan internal saja bisa diabaikan, bagaimana publik bisa percaya pada komitmen mereka?” ujar Asep, mempertanyakan.
Kabar keberangkatan diam-diam itu segera menyebar luas dan memantik komentar sinis dari warga. Sebagian bahkan menduga perjalanan tersebut lebih mirip wisata ketimbang kunjungan kerja.
“Masyarakat sekarang lebih kritis, mereka tahu mana yang sungguh bekerja dan mana yang sekadar plesir,” tegas Asep.
Di era keterbukaan informasi, segala aktivitas pejabat publik sulit ditutupi. Justru langkah sembunyi-sembunyi itu semakin menimbulkan kesan buruk di mata masyarakat.
“Kalau memang murni urusan kedinasan, mengapa harus dilakukan diam-diam?” tanyanya.
Dua pimpinan dewan yang dimaksud, yakni H. Kholiq dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Alayik Mubaroq dari Partai Gerindra, kini menjadi sorotan tajam.
“Keduanya harus berani memberikan klarifikasi terbuka kepada publik agar tidak menambah kecurigaan,” ucap Asep.
PuSDeK menilai, tindakan tersebut dapat mencoreng citra kelembagaan DPRD Kabupaten Malang, terutama di saat rakyat sedang berharap wakilnya hadir di tengah krisis sosial.
“Saat publik sedang rapuh, wakil rakyat justru harus hadir, bukan malah absen,” tutur Asep.
Lebih jauh, Asep mengingatkan bahwa empati bukan hanya soal ucapan, melainkan juga tindakan nyata. Menunda perjalanan dinas adalah salah satu bentuk kecil kepedulian yang mestinya dijaga bersama.
“Kalau kepentingan rakyat ditukar dengan plesir pribadi, berarti mereka lupa siapa yang memberi mandat,” pungkas Asep.
Sayangnya, hingga berita ini diunggah, belum diperoleh konfirmasi dari pihak yang bersangkutan.
