Sudutkota.id — Penataan jalur pedestrian atau trotoar di Kota Malang, masih belum menjadi fokus utama pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Sebab sering digunakan tidak sesuai peruntukan.
Kepala DPUPR Kota Malang, Dandung, menjelaskan bahwa pembangunan trotoar saat ini masih bersifat selektif, dan hanya diprioritaskan di titik-titik dengan tingkat mobilitas pejalan kaki yang tinggi.
“Jumlah pemakainya tidak begitu banyak. Jadi, kami prioritaskan lokasi-lokasi yang memang banyak digunakan masyarakat untuk berjalan kaki. Kalau trotoar tersebut tidak banyak dimanfaatkan atau malah digunakan untuk hal yang tidak sesuai peruntukan, maka belum kami masukkan dalam skala prioritas,” ujar Dandung saat ditemui di Gedung DPRD Kota Malang, Selasa (8/7/2025).
Dandung juga menegaskan, bahwa perubahan pola perilaku masyarakat turut memengaruhi kebijakan tersebut. “Sekarang beda dengan dulu. Untuk jarak dekat pun masyarakat lebih memilih naik motor ketimbang jalan kaki,” tambahnya.
Namun, ia mengakui bahwa fasilitas pedestrian yang ramah difabel tetap menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, hal itu telah diatur dalam berbagai regulasi, mulai dari Peraturan Menteri hingga Peraturan Daerah Kota Malang.
Bahkan, di tahun anggaran 2025, Pemerintah Kota Malang telah mengalokasikan anggaran khusus untuk perbaikan trotoar di beberapa titik, meskipun jumlahnya masih terbatas.
“Ada, kami anggarkan di dua atau tiga titik, cuma saya lupa lokasinya. Dan memang tetap difokuskan di pusat kota,” ucapnya.
Dandung menyebut bahwa salah satu tantangan dalam pembangunan trotoar adalah keberadaan pohon-pohon tua yang menutup jalur pedestrian dan tidak mudah dipindahkan.
“Pohon-pohon itu sudah puluhan tahun. Jadi tidak serta-merta bisa ditebang begitu saja. Kita harus pertimbangkan juga aspek konservasi lingkungan,” jelasnya.
Anggaran Infrastruktur Dipotong, DPUPR Fokuskan pada Proyek Prioritas
Dalam kesempatan yang sama, Dandung juga membeberkan bahwa anggaran infrastruktur Kota Malang tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah daerah.
“Penurunan anggaran infrastruktur sekitar Rp. 40 Miliar dibanding tahun lalu. Tapi kami tetap maksimalkan yang ada untuk hal-hal yang betul-betul prioritas,” katanya.
Salah satu proyek prioritas tahun ini adalah pembangunan saluran drainase di kawasan Soekarno-Hatta, yang ditargetkan untuk mengurangi potensi banjir di kawasan padat tersebut.
Proyek tersebut berada di bawah pelaksanaan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Timur, dan sudah memasuki tahap pre-construction meeting (PCM) setelah penandatanganan kontrak dilakukan pada 1 Juli 2025.
“InsyaAllah minggu ini atau minggu depan sudah bisa dimulai konstruksinya. Kami harap ini bisa jadi solusi permanen untuk banjir di Soekarno-Hatta,” ujarnya optimis.
Dandung juga menyoroti sejumlah kendala klasik yang masih dihadapi dalam pemeliharaan jalan, termasuk cuaca ekstrem dan kendaraan bertonase berat yang kerap melintasi ruas jalan yang tidak sesuai kapasitas.
“Banyak saluran drainase yang ambles karena dipakai parkir truk-truk besar. Ini juga jadi pekerjaan rumah kita bersama,” katanya.
Meski demikian, pihaknya mengklaim bahwa penanganan banjir di Kota Malang saat ini telah menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Banjir masih terjadi, tapi kualitas dan kuantitasnya menurun. Artinya, penanganan kita mulai menunjukkan hasil,” pungkasnya.(mit)
