Sudutkota.id – Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Eko Hardianto, menegaskan program seragam gratis bagi siswa SD, SMP hingga SMA tetap menjadi prioritas Pemkot Malang. Program ini masuk dalam agenda transformasi sosial RPJMD Kota Malang dan ditargetkan mulai berjalan penuh pada tahun ajaran 2026.
“Seragam gratis ini sudah kita bahas dalam KUA-PPAS 2025, dan akan diperkuat lagi dalam APBD. Intinya, program tetap jalan meskipun ada keterbatasan anggaran. Kita pastikan jalannya dulu, teknis detailnya dibahas di APBD,” kata Eko, Selasa (30/9/2025).
Dalam skema awal, program seragam gratis ini difokuskan untuk siswa sekolah negeri. Setiap siswa akan menerima dua stel seragam standar.
“Total kuotanya sekitar 2.000 siswa negeri, masing-masing mendapatkan dua stel. Jadi minimal kebutuhan seragam negeri bisa terpenuhi lebih dulu,” jelas Eko.
Ia menegaskan, seragam dimaksud bukan hanya baju dan celana atau rok, tetapi juga bisa mencakup atribut lain. Namun karena anggaran terbatas, sementara ini diprioritaskan pada kebutuhan pokok.
“Kalau bicara lengkap dengan sepatu, topi, dan lainnya tentu biayanya besar. Tapi yang penting dua stel lebih dulu bisa diberikan, baru kita evaluasi lagi,” tambahnya.
Meski fokus utamanya sekolah negeri, DPRD bersama Pemkot Malang tetap menyiapkan alokasi untuk siswa swasta. Mekanismenya, pihak sekolah mengusulkan melalui Dinas Pendidikan, khususnya bagi siswa dari keluarga tidak mampu.
“Untuk swasta ada sekitar 1.000 siswa yang diakomodasi. Anggarannya kurang lebih Rp500 juta, dengan asumsi satu stel seragam senilai Rp500 Ribu,” ujar Eko.
Dengan skema tersebut, total penerima manfaat seragam gratis sementara ini mencapai 3.000 siswa, terdiri dari 2.000 siswa negeri dan 1.000 siswa swasta.
Eko menegaskan bahwa DPRD menekankan aspek efisiensi tanpa mengorbankan kualitas.
“Seragam ini dipakai sehari-hari oleh siswa, jadi kualitas tetap penting. Kalau bisa murah tapi tahan lama, tentu lebih baik. Yang jelas, masyarakat harus benar-benar merasakan manfaat program ini,” ujarnya.
Saat ini kemampuan keuangan daerah Kota Malang diproyeksikan mencapai Rp2,2 Triliun. Namun ada potensi penurunan Rp285 Miliar, sehingga beberapa program harus menyesuaikan.
“Kami tetap berkomitmen menjalankan seragam gratis ini. Kalau pun nantinya ada penyesuaian, minimal dua stel untuk siswa negeri sudah bisa dijalankan, sementara untuk swasta tetap ada ruang melalui usulan sekolah,” pungkasnya.
