Sudutkota.id – Desa bukan sekadar urusan administrasi pemerintahan. Bagi Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, desa adalah jantung ketahanan pangan nasional, tempat kehidupan bermula dan tempat kemandirian harus tumbuh.
Hal itu disampaikan Zulham saat menjadi pembicara dalam Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Pagelaran, bertema “Peran Masyarakat Desa dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional”, Senin (20/10/2025).
Dalam forum yang dihadiri para kepala desa, perangkat kecamatan, serta tokoh masyarakat itu, Zulham menegaskan bahwa desa harus menjadi garda depan melawan krisis pangan dan ketergantungan impor.
“Kalau desa kuat, negara tidak akan lapar. Kemandirian pangan harus dimulai dari desa dari sawah, kebun, dan peternakan milik rakyat. Jangan biarkan desa hanya jadi penonton dalam rantai pangan nasional,” tegas Zulham dengan nada serius.
Politisi muda dari Fraksi PDI Perjuangan itu menyoroti bahwa hingga kini banyak desa di Kabupaten Malang yang masih bergantung pada pasokan luar wilayah, padahal memiliki potensi besar di sektor pertanian dan peternakan. Sayangnya, potensi itu sering terhambat karena minim pendampingan, akses modal, dan manajemen pasca panen.
Menurutnya, pemerintah daerah dan Dinas Ketahanan Pangan harus benar-benar turun tangan, tidak sekadar menggugurkan program.
“Bantuan alat, bibit, dan pupuk itu penting, tapi yang lebih penting adalah pendampingan agar petani bisa mandiri dan efisien. Kita tidak bisa bicara kedaulatan pangan kalau petaninya masih hidup pas-pasan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Zulham juga menyinggung soal ketimpangan antara sektor produksi dan distribusi. Ia menilai, banyak hasil tani dari wilayah selatan dan barat Kabupaten Malang yang tidak memiliki akses pasar memadai, sehingga harga di tingkat petani jauh di bawah nilai wajar.
“Petani panen padi, jagung, cabai, tapi harganya jatuh. Sementara di pasar harga melonjak. Ada yang salah di rantai distribusi, dan itu harus dibenahi dengan keberpihakan kebijakan,” tambahnya.
Zulham menegaskan, DPRD Kabupaten Malang akan terus mendorong kebijakan yang berpihak pada sektor pangan berbasis masyarakat desa. Ia menyebut, penguatan Desa Mandiri Pangan harus diintegrasikan ke dalam perencanaan anggaran daerah agar program tidak berhenti di atas kertas.
“Kalau petani sejahtera, pasar rakyat hidup, bahan pangan stabil dan terjangkau, ekonomi daerah otomatis kuat. Ketahanan pangan itu bukan teori, tapi soal keberanian menata ulang arah kebijakan dari desa, untuk rakyat,” pungkas Zulham.(ADV)
