Sudutkota.id – Upaya menggali dan menghidupkan kembali nilai-nilai kebudayaan serta jejak peradaban Nusantara terus digelorakan. Ketua Himpunan Penghayat Kepercayaan Nasional (HPK), Dr. Ir. Hadi Prajoko, SH, MH, menyatakan pihaknya tengah mendorong pembentukan Dewan Kebudayaan Kanjuruhan sebagai wadah yang mempersatukan kepedulian terhadap warisan budaya lokal.
“Saya diberi kesempatan untuk menambah literasi tentang pentingnya dibentuk Dewan Kebudayaan atau Dewan Masyarakat Adat Kanjuruhan,” ujarnya, Selasa (4/11/25) malam, dalam sebuah pertemuan dengan tokoh-tokoh budaya Kabupaten Malang di Kecamatan Kepanjen.
Menurut Hadi, langkah ini menjadi penting mengingat banyak nilai-nilai tradisi yang mulai tergerus zaman. Ia berharap lembaga tersebut nantinya mampu menghidupkan kembali semangat dan nilai-nilai luhur yang pernah menjadi identitas masyarakat Malang di masa lalu.
“Kita berharap Dewan Kebudayaan ini bisa menghidupkan kembali nilai-nilai tradisi dan kesejarahan tentang jejak-jejak peradaban Nusantara, khususnya di Kanjuruhan yang dulu menjadi cikal bakal Malang,” tuturnya.
Lebih lanjut, Hadi menjelaskan bahwa istilah Malang sejatinya memiliki akar sejarah yang panjang. Nama itu, kata dia, bukanlah nama asli dari masa kerajaan terdahulu.
“Nama Malang ini dari Belanda, karena lidahnya tidak bisa menyebut Malai Kuceswara, akhirnya disebut Malang. Padahal aslinya adalah Malai Kuceswara, bagian dari cita-cita negara Kanjuruhan,” jelasnya.
Dirinya menegaskan, inisiasi pembentukan Dewan Kebudayaan bukan sekadar wadah formal, tetapi gerakan moral untuk menyatukan misi dan kepedulian antarpegiat budaya.
“Ini hanya upaya mempersatukan misi dan kepedulian agar kita semua tidak lupa dengan akar kebudayaan kita sendiri,” katanya.
Sementara itu, Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN), Anis, menambahkan bahwa inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari rembuk kebudayaan yang sebelumnya difasilitasi oleh Dewan Kebudayaan Kabupaten Malang.
Menurutnya, kehadiran Dewan Pakar menjadi penting untuk menyelaraskan visi dan misi kebudayaan daerah dengan arah pembangunan Kabupaten Malang.
“Kami perlu Dewan Pakar untuk keselarasan visi-misinya Abah Sanusi, agar langkah kebudayaan ini sejalan dengan visi Bupati Malang,” jelasnya.
Anis menyebut, pihaknya tengah menyiapkan sejumlah program strategis untuk mengintegrasikan kebijakan kebudayaan ke dalam agenda pembangunan daerah.
“Secara internal kami melakukan penataan SDM, sedangkan secara eksternal kami menyinergikan program dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,” katanya.
Dalam waktu dekat, BKN bersama HPK dan Dewan Kebudayaan akan melanjutkan pembahasan bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Malang serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
“Pertemuan lanjutan dengan Komisi IV dan Dinas Pariwisata akan segera kami gelar untuk mematangkan langkah-langkah selanjutnya,” pungkas Anis.
