Politik

Darurat Sekolah Rusak di Kabupaten Malang, PDIP Rela Korbankan Pokir untuk Siswa

60
×

Darurat Sekolah Rusak di Kabupaten Malang, PDIP Rela Korbankan Pokir untuk Siswa

Share this article
Zulham Akhmad Mubarrok, Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, saat memberikan keterangan kepada awak media terkait kesiapan fraksinya mengalihkan dana Pokir untuk perbaikan sekolah rusak. (Foto: Sudutkota.id/mit)

Sudutkota.id – Ratusan sekolah dasar dan menengah di Kabupaten Malang kini dalam kondisi mengenaskan. Ada yang atapnya bocor, plafonnya jebol, bahkan ruang kelas yang ditopang bambu agar tidak ambruk. Di tengah kondisi itu, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang mengambil langkah berani: siap mengorbankan dana aspirasinya (Pokir) demi mempercepat perbaikan sekolah-sekolah rusak.

Langkah politik ini disampaikan langsung oleh Zulham Akhmad Mubarrok, Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan. Ia menegaskan, kebijakan itu diambil karena jumlah sekolah rusak di Kabupaten Malang sudah terlalu banyak dan perlu ditangani cepat.

“Kalau hanya mengandalkan anggaran rutin dari pemerintah daerah, prosesnya bisa lama. Sementara kondisi di lapangan sudah darurat. Fraksi kami sepakat, tahun depan Pokir dialokasikan untuk perbaikan sekolah rusak,” tegas Zulham, Kamis (6/11/2025).

Berdasarkan data Dinas Pendidikan, dari 1.061 SDN dan 97 SMPN, tercatat 206 SDN dan 76 SMPN mengalami kerusakan berat, sedang, dan ringan. Sebagian besar kerusakan terjadi di bagian atap, genting, dan plafon yang sudah lapuk dimakan usia.

Zulham mencontohkan kondisi di SDN IV Kromengan, di mana atap kelas harus ditahan menggunakan bambu agar tidak roboh.

“Ini bukan sekadar rusak, tapi sudah membahayakan nyawa murid. Bayangkan kalau hujan deras, guru dan siswa belajar dengan was-was karena takut atap jatuh,” ujarnya.

Kendati tahun depan ada potensi pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat senilai Rp574 miliar, Zulham meminta agar program rehabilitasi sekolah tidak dikorbankan.

“Pokir dewan bisa jadi solusi untuk menutup kekurangan anggaran. Ini bukan soal politik, tapi soal keselamatan anak-anak di ruang kelas,” katanya.

Tahun ini, Pemkab Malang memang sudah mengalokasikan Rp14,34 miliar untuk revitalisasi dan rehabilitasi sekolah. Jumlah itu mencakup 23 SDN dan 9 SMPN untuk revitalisasi serta 82 SDN dan 22 SMPN untuk rehabilitasi. Namun masih ada 101 SDN dan 45 SMPN yang belum tersentuh anggaran perbaikan.

Karena itu, Zulham menilai langkah Fraksi PDI Perjuangan menggunakan Pokir akan menjadi terobosan baru untuk mempercepat penyelesaian persoalan infrastruktur pendidikan di daerah.

“Kalau semua pihak punya semangat yang sama, target 2026 seluruh sekolah rusak bisa tuntas diperbaiki,” tandasnya.

Zulham berharap langkah ini bisa menjadi contoh bagi fraksi lain untuk ikut turun tangan menyelamatkan fasilitas pendidikan.

“Tidak ada alasan menunda, karena yang kita selamatkan bukan gedung, tapi masa depan anak-anak Malang,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *