Sudutkota.id – Bupati Malang HM. Sanusi menegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan desa sekaligus menurunkan angka kemiskinan.
Hal itu ia sampaikan dalam sambutannya saat melantik pengurus Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Malang yang dilaksanakan di Pendopo Agung Malang, Selasa (16/9/2025).
Dalam pidatonya, Sanusi menyebut upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan sinergi semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga elemen masyarakat. Ia menekankan, BPD sebagai mitra strategis kepala desa memiliki posisi vital dalam mengawal arah pembangunan desa.
“Penurunan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah saja. BPD sebagai wakil masyarakat desa harus ikut memastikan anggaran desa benar-benar digunakan untuk program yang menyentuh kebutuhan warga,” kata Sanusi di hadapan ratusan peserta pelantikan.
Menurutnya, sejumlah program pembangunan desa yang telah berjalan selama ini memberikan dampak positif. Namun ke depan, ia berharap peran BPD semakin diperkuat, tidak hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai penggerak partisipasi warga desa dalam pembangunan.
“BPD itu bukan sekadar lembaga formal, tetapi wadah aspirasi. Saya berharap BPD mampu menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah desa, sehingga pembangunan desa bisa lebih tepat sasaran. Dengan begitu, kesejahteraan warga meningkat dan angka kemiskinan di Kabupaten Malang bisa ditekan,” lanjut Sanusi.
Acara pelantikan pengurus PABPDSI Kabupaten Malang ini dihadiri oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Malang, perwakilan BPD dari berbagai desa, serta sejumlah pejabat perangkat daerah. Pelantikan tersebut juga menjadi momentum konsolidasi organisasi untuk memperkuat posisi BPD di tingkat desa maupun kabupaten.
Sebagai informasi, PABPDSI merupakan organisasi yang menaungi seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa di Indonesia. Organisasi ini dibentuk untuk memperkuat kelembagaan BPD, memperjuangkan aspirasi anggota, serta menjadi wadah koordinasi dalam upaya meningkatkan peran BPD di tingkat lokal hingga nasional.
Melalui PABPDSI, diharapkan BPD memiliki posisi yang lebih kokoh dalam sistem pemerintahan desa serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional dari level desa.
Sanusi menegaskan, Pemkab Malang siap membuka ruang komunikasi dan kerja sama dengan PABPDSI, khususnya dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
“Kami ingin BPD hadir sebagai mitra yang solid bagi kepala desa, sehingga setiap kebijakan yang lahir benar-benar berpihak kepada masyarakat desa,” pungkasnya
