Sudutkota.id – Prestasi tak selalu berbuah penghargaan. Itulah kenyataan pahit yang harus ditelan para atlet anggar Kota Malang usai berlaga di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur IX tahun 2025.
Meski sukses mengharumkan nama daerah dengan meraih total 8 medali, terdiri dari 3 emas, 3 perak, dan 2 perunggu dan bahkan dinobatkan sebagai juara umum cabang olahraga anggar, para atlet itu pulang tanpa membawa medali fisik, piagam penghargaan, apalagi bonus pembinaan dari pemerintah daerah.
Kekecewaan itu akhirnya memuncak. Pada Kamis (31/7/2025), sejumlah atlet dan orang tua mereka mendatangi Kantor DPRD Kota Malang untuk mengadukan nasib yang mereka anggap tidak adil. Mereka diterima oleh Komisi A dan Komisi D, dalam sebuah audiensi terbuka yang berlangsung di gedung dewan.
“Saat menang pun anak saya tidak dikalungkan medali. Tidak ada piagam, tidak ada bonus, bahkan tidak ada ucapan selamat. Mereka berjuang atas nama Kota Malang, tapi pulang seperti tidak pernah berangkat,” ungkap ayah dari Denalin Muskanan (17), atlet anggar yang meraih dua medali emas dari nomor perorangan dan beregu putri.
Denalin adalah warga Perumahan Karanglo Indah, Kelurahan Balearjosari, Kecamatan Blimbing. Ia bukan satu-satunya. Seluruh atlet anggar Kota Malang yang berlaga di Porprov mengalami hal serupa menang, tapi tidak mendapat apa-apa.
Orang tua dan pendamping atlet menyampaikan bahwa perjuangan anak-anak mereka bukan perkara sepele. Mereka berlatih selama berbulan-bulan, mengikuti seleksi resmi, menjalani pemusatan latihan, hingga bertanding membawa nama Kota Malang. Namun hingga kini, tak satu pun bentuk penghargaan diberikan.
“Kami tidak tahu di mana letak masalahnya. Apakah di KONI, di Dispora, atau Pemkot. Tapi yang kami tahu, anak-anak kami sudah menjalankan kewajibannya. Sekarang kami datang ke DPRD supaya hak mereka diperjuangkan,” kata salah satu orang tua atlet lainnya.
Suasana audiensi pun berlangsung penuh empati. Sejumlah anggota dewan menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi ini. Ketua Komisi A DPRD Kota Malang, Lelly Thresiyawati, menilai permasalahan ini sebagai bentuk kegagalan dalam tata kelola apresiasi dan penghargaan olahraga.
“Atlet sudah membuktikan prestasi, tapi pemerintah tidak hadir memberi penghargaan. Ini bukan cuma soal medali dan bonus, ini soal harga diri, motivasi, dan moral anak-anak yang telah berjuang. Komisi A akan mengawal ini sampai tuntas. Kami akan panggil Dispora dan KONI untuk meminta penjelasan resmi,” tegas Lelly.
Hal senada juga disampaikan anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Dany Agung Prasetyo. Ia menilai kasus ini mencerminkan lemahnya perhatian Pemkot terhadap sektor olahraga dan pembinaan atlet muda.
“Bayangkan, juara umum Porprov tapi atletnya pulang tanpa medali, tanpa piagam, tanpa bonus. Ini bukan soal prosedur. Ini soal tanggung jawab. Pemerintah harus hadir, jangan sampai membuat atlet kita kehilangan semangat,” ujarnya.
Tak sedikit atlet yang mengaku mulai kehilangan motivasi. Bahkan beberapa di antaranya mulai berpikir untuk berhenti dari olahraga anggar, karena merasa perjuangan mereka tidak dihargai.
Hingga berita ini dituliskan , belum ada keterangan resmi dari KONI Kota Malang maupun Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Malang, terkait keterlambatan distribusi medali, piagam, maupun bonus yang menjadi hak para atlet.
DPRD Kota Malang berkomitmen untuk menindaklanjuti aduan ini dan mendorong penyelesaian segera. Baik Komisi A maupun Komisi D berencana memanggil pihak-pihak terkait dalam waktu dekat untuk mencari tahu akar persoalan serta memastikan para atlet mendapatkan hak mereka sepenuhnya.(mit)
