Politik

Anggota DPRD Kota Malang Eko Hardianto Diserbu Keluhan Drainase dan Layanan BPJS Saat Reses di Polehan

44
×

Anggota DPRD Kota Malang Eko Hardianto Diserbu Keluhan Drainase dan Layanan BPJS Saat Reses di Polehan

Share this article
Eko Hardianto berfoto bersama warga Polehan usai reses di Lapangan Klengkeng, Blimbing. (Foto: Sudutkota.id/mit)

Sudutkota.id – Reses anggota DPRD Kota Malang Eko Hardianto di Lapangan Klengkeng, Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Jumat malam (14/11/2025), berlangsung langsung ke inti persoalan. Tanpa banyak pengantar, warga segera menyampaikan keluhan yang selama ini dianggap tak kunjung terselesaikan, mulai dari drainase hingga layanan BPJS.

Warga menyebut persoalan drainase menjadi masalah yang tak pernah benar-benar rampung. Meski beberapa titik telah dibangun, saluran yang tidak terhubung menyebabkan air tetap meluap saat hujan.

“Di depan rumah saya sudah dibenahi, tapi ujungnya mampet. Ya tetap saja air balik,” ujar seorang warga.

Menanggapi hal itu, Eko menegaskan bahwa penanganan drainase tidak bisa dilakukan secara parsial.

“Drainase harus terintegrasi dari hulu ke hilir. Kalau hanya di satu RT, sementara RT sebelahnya tidak nyambung, ya tetap banjir,” jelas Ketua Komisi D DPRD Kota Malang itu.

Ia menekankan perlunya pemetaan menyeluruh agar pembangunan berfungsi optimal.

Selain soal infrastruktur, warga Polehan juga menyoroti layanan BPJS, mulai antrean panjang, administrasi membingungkan, hingga penggunaan aplikasi Mobile JKN yang banyak tidak dipahami.

“Keluhan BPJS ini hampir selalu muncul setiap reses. Warga tidak boleh dibiarkan bingung,” kata Eko. Ia mendorong fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan yang lebih responsif dan tidak mempersulit.

Dalam sesi dialog, Eko juga menjelaskan fungsi DPRD — legislasi, anggaran, dan pengawasan — serta tugas Komisi D yang membidangi pendidikan, kesehatan, sosial, pemuda, olahraga, serta perlindungan perempuan dan anak.

Menurutnya, sebagian besar persoalan warga memang bersinggungan dengan ruang kerja komisi tersebut.

“Reses ini bukan seremonial. Warga perlu tahu apa yang kami kerjakan dan bagaimana prosesnya,” ujarnya.

Terkait tindak lanjut aspirasi, Eko mengatakan bahwa usulan yang berkaitan dengan kepentingan umum memiliki peluang besar untuk direalisasikan.

“Kalau masuk pokok pikiran, peluangnya bisa sampai 80 persen. Yang jelas, kebutuhan personal tidak bisa dimasukkan,” tegasnya.

Ia memastikan seluruh catatan dari Polehan akan dibawa ke komisi untuk dibahas sesuai mekanisme.

Menutup pertemuan, Eko menegaskan komitmennya untuk terus mendatangi kampung-kampung demi menyerap aspirasi langsung di lapangan.

“Saya punya prinsip, aspirasi harus diserap di tempatnya. Dengan datang langsung, kita bisa melihat masalah secara nyata,” katanya.

Suasana reses berakhir hangat dengan sesi foto bersama, warga tampak puas karena keluhan mereka didengar dan mendapat penjelasan yang terbuka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *