Sudutkota.id – Aliansi mahasiswa bersama perwakilan masyarakat menggeruduk Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Disperta-KP) Kabupaten Sampang, Rabu (14/1/2026). Mereka menuntut pertanggungjawaban pemerintah daerah atas buruknya tata kelola sektor pertanian.
Aksi yang dikoordinatori oleh Zainal tersebut berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dan berjalan kondusif.
Zainal menilai kondisi petani di Kabupaten Sampang kian terpuruk akibat maraknya praktik mafia pupuk, khususnya penjualan pupuk bersubsidi yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Petani di Kabupaten Sampang dicekik mafia pupuk. Dinas Pertanian seolah memejamkan mata dan membiarkan praktik ini terjadi tanpa pengawasan yang ketat,” ujarnya.
Ia menegaskan, pembiaran tersebut merupakan pelanggaran terhadap amanat perlindungan petani sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi sudah menyentuh pelanggaran konstitusi terhadap perlindungan petani,” tegasnya.
Selain persoalan pupuk bersubsidi, isu lain yang menyita perhatian massa aksi adalah dugaan hilangnya sejumlah mesin hand tractor yang merupakan aset negara di bawah pengelolaan Dinas Pertanian Kabupaten Sampang.
Zainal menyebut, berdasarkan aturan pengelolaan barang milik daerah, hilangnya aset negara tanpa laporan resmi, penelusuran, dan pertanggungjawaban berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi.
“Aset negara adalah milik rakyat, bukan milik pribadi. Jika benar ada mesin traktor yang hilang dan tidak jelas keberadaannya, ini persoalan serius,” katanya.
Dalam pernyataan sikap, massa aksi menyampaikan lima tuntutan, di antaranya mendesak dilakukan audit transparan terhadap distribusi pupuk bersubsidi, pencabutan izin kios yang terbukti menjual pupuk di atas HET, serta klarifikasi terbuka terkait dugaan hilangnya aset negara.
Tuntutan paling krusial adalah desakan agar Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sampang mundur dari jabatannya apabila tidak mampu mengungkap dan mempertanggungjawabkan dugaan hilangnya aset negara tersebut dalam waktu dekat.
“Jika tidak mampu menjaga amanah dan mengungkap kasus ini secara terbuka, lebih baik mundur dari jabatan,” tegas Zainal, yang disambut sorakan massa.
Sebagai penutup, aliansi mahasiswa memberikan ultimatum selama 4×24 jam kepada Disperta-KP Sampang untuk menunjukkan langkah nyata yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Massa aksi menyatakan akan kembali turun ke jalan dengan jumlah yang lebih besar dalam aksi demonstrasi jilid II apabila tuntutan tersebut diabaikan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang tidak dapat menemui massa aksi karena alasan sakit, sebagaimana disampaikan oleh staf Disperta-KP.
