Sudutkota.id – Keluhan jamaah terkait tarif parkir Rp6.000 mencuat di tengah pelaksanaan Mujahadah Kubro Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) di Stadion Gajayana, Minggu (8/2). Sorotan publik mengarah pada lokasi parkir yang berada tepat di depan rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang, yang dinilai mencederai kesan tertib dan ramah dari agenda keagamaan berskala nasional tersebut.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengakui persoalan parkir tersebut menjadi catatan serius. Ia menyebut, pihaknya sebenarnya telah mengingatkan Wali Kota Malang agar persoalan-persoalan teknis tidak luput dari perhatian, terlebih saat Kota Malang menjadi tuan rumah kegiatan besar.
“Kemarin sebenarnya sudah saya imbau dan sudah kita ingatkan juga ke Pak Wali. Jangan sampai ada hal-hal yang kurang hanya karena hal kecil yang mungkin kita lupakan,” ujar Amithya.
Menurutnya, keluhan serupa bukan kali pertama terjadi. Pada agenda keagamaan sebelumnya, persoalan parkir dengan tarif yang tidak jelas juga sempat dikeluhkan jamaah. DPRD, kata dia, telah merekomendasikan agar penataan parkir dilakukan secara bersama dan terstandar.
“Acara religi sebelumnya juga keluhannya sama. Itu sudah kita perbaiki dan kita rekomendasikan supaya bisa ditata bersama-sama. Kalau tidak standar, akhirnya jadi satu poin yang kurang baik,” tegasnya.
Amithya menilai, persoalan tarif parkir yang muncul di sekitar lokasi strategis justru berpotensi mencoreng citra Kota Malang, apalagi saat ribuan jamaah dari berbagai daerah hadir mengikuti agenda nasional NU.
“Hal-hal kecil seperti ini bisa menjadi kesan yang tidak baik bagi para tamu. Padahal secara umum acaranya berjalan lancar,” katanya.
Menariknya, lokasi parkir yang dikeluhkan berada tepat di depan rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang. Saat ditanya apakah merasa kecolongan, Amithya menjawab secara terbuka.
“Kalau dibilang kecolongan, iya pasti. Karena posisinya dekat rumah saya, dekat rumah dinas,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak memantau langsung kondisi di lokasi tersebut karena akses di depan rumah dinas sempat ditutup. Namun, akses tersebut ternyata dibuka pada sore hari.
“Saya pikir kemarin masih tertutup. Paginya memang masih ditutup, tapi ternyata dibuka agak sore,” jelasnya.
Amithya memastikan persoalan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan berikutnya. Ia menegaskan pengawasan harus diperketat agar kejadian serupa tidak terulang, terutama saat Kota Malang menggelar agenda besar berskala nasional.
“Ini pasti jadi catatan evaluasi. Ke depan pengawasannya harus lebih dirapatkan lagi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa jika Kota Malang ingin benar-benar siap naik kelas sebagai tuan rumah agenda nasional dan mengembangkan wisata religi, maka persoalan teknis seperti parkir, tarif, dan kenyamanan jamaah tidak boleh diabaikan.
“Kalau kita ingin Malang siap untuk event nasional dan wisata religi, hal-hal teknis seperti parkir ini harus beres. Jangan sampai yang diingat tamu justru hal-hal kecil tapi mengganggu,” pungkas Amithya.
