Pemerintahan

Pemkot Malang Raih Penghargaan Indeks Kualitas Kebijakan 2025, Wawali: Bukti Reformasi Berjalan ke Arah yang Benar

6
×

Pemkot Malang Raih Penghargaan Indeks Kualitas Kebijakan 2025, Wawali: Bukti Reformasi Berjalan ke Arah yang Benar

Share this article
Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, usai menerima Indeks Kualitas Kebijakan Award 2025 pada acara penganugerahan yang digelar Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. (Foto: Istimewa).

Sudutkota.id – Pemerintah Kota Malang kembali menorehkan prestasi pada tingkat provinsi. Pemkot Malang meraih Penghargaan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Award 2025 yang diberikan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI untuk wilayah Jawa Timur. Penyerahan penghargaan berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (25/11/2025).

Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi penegasan bahwa upaya pembenahan tata kelola pemerintahan di Kota Malang mulai menunjukkan hasil signifikan.

“Penghargaan ini bukan hanya simbol, tetapi bukti bahwa reformasi birokrasi, peningkatan kualitas regulasi, dan perbaikan sistem perumusan kebijakan di Kota Malang berjalan ke arah yang benar,” ujarnya.

Ali menegaskan bahwa indikator penilaian IKK mencakup proses penyusunan kebijakan, transparansi, efektivitas, serta dampak implementasi di masyarakat. Menurutnya, capaian ini tidak lepas dari kerja kolaboratif seluruh perangkat daerah dan komitmen untuk melakukan transformasi birokrasi secara menyeluruh.

“Kami terus mendorong setiap organisasi perangkat daerah agar tidak hanya fokus pada program, tetapi juga memastikan setiap kebijakan memiliki dasar analisis yang kuat, melibatkan publik, dan mengutamakan kemanfaatan,” tambahnya.

Penghargaan IKK 2025 juga menjadi dorongan bagi Pemkot Malang untuk mempercepat penyempurnaan sejumlah regulasi yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik, termasuk digitalisasi proses perijinan, mitigasi transparansi anggaran, dan penataan sistem pengaduan masyarakat.

Ali Muthohirin menegaskan bahwa pihaknya akan memanfaatkan capaian ini sebagai momentum untuk memperkuat prinsip pemerintahan terbuka dan responsif.

“Masyarakat harus merasakan bahwa kebijakan pemerintah hadir untuk memudahkan, bukan menyulitkan. Itu komitmen kami,” tegasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *