Sudutkota.id – Program Koperasi Merah Putih (KMP) di Kota Malang kembali menjadi sorotan. Bukan karena prestasi dan perkembangannya, namun justru karena kemajuannya yang terkesan asal jalan. Lengkap dengan catatan klasik, anggaran pemkot belum turun.
Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang menyebut sudah ada 57 koperasi KMP terbentuk. Tapi baru delapan yang benar-benar buka dan melayani masyarakat.
Sementara, 49 lainnya masih ‘duduk manis’ ikut pembekalan. Mulai dari bimbingan teknis, manajemen operasional, sampai penyusunan pusat pengacuan, yang entah berapa lama lagi rampung.
Kepala Diskopindag, Eko Sri Yuliadi, menjelaskan bahwa program ini masih berada di tahap awal. Namun penjelasannya justru membuat publik mengernyitkan dahi, sebab Pemkot Malang ternyata belum mengalokasikan pembiayaan khusus untuk operasional KMP. Alasannya masih koordinasi dengan Kodim 0833.
“Belum ada pembiayaan dari Pemkot Malang. Tahap pertama ini kami masih berkoordinasi dengan Kodim 0833 terkait pembangunan gerai Koperasi Merah Putih,” ujar Eko, Jumat (14/11/2025).
Dengan kata lain, program nasional yang digadang-gadang sebagai penguat ekonomi kerakyatan ini sementara berjalan tanpa dukungan dana langsung dari Pemkot. Delapan gerai yang sudah buka pun baru bisa melayani kebutuhan dasar, dengan usaha yang masih sangat terbatas.
Gerai-gerai aktif itu tersebar di sejumlah kawasan: Bumiayu, Bandulan, Dinoyo, Sawojajar, Bandungrejosari, Madyopuro, Kedungkandang, dan Cemorokandang. Semua masih fokus pada penyediaan kebutuhan pokok seperti sembako, LPG 3 kg, dan air minum isi ulang.
“Usaha yang berjalan masih skala kecil, menyediakan sembako, LPG, dan pengisian ulang air. Sementara usaha lain masih perencanaan,” tambah Eko.
KMP yang diandalkan oleh pemerintah pusat mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dan mempercepat pemerataan akses kebutuhan pokok. Namun di lapangan, sebagian besar koperasi masih berada pada fase persiapan, belum memulai kontribusi nyata.
Eko mengaku sedang membangun gerai baru di Balearjosari dan Arjowinangun. Proyek ini diklaim untuk memperluas jaringan distribusi bahan kebutuhan pokok di Kota Malang. Walau begitu, tanpa anggaran operasional yang matang, perluasan jaringan ini justru memunculkan tanda tanya baru: jangan-jangan gerainya jadi dulu, operasionalnya belakangan lagi.
Ia menegaskan bahwa Pemkot telah menyiapkan strategi untuk semua sektor ekonomi. Namun masyarakat tentu berharap strategi tidak berhenti sebagai daftar rencana semata, apalagi ketika program KMP yang seharusnya menjadi ujung tombak ketahanan pangan kota justru berjalan amat sangat perlahan.
“Yang utama adalah memastikan kebutuhan vital masyarakat tetap terpenuhi,” pungkasnya.
