Sudutkota.id – Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Mokhammad Najih, meninjau langsung kondisi Sekolah Rakyat di SMPN 16 Kota Malang, Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, Rabu (29/10/2025). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan pemenuhan fasilitas dasar bagi siswa yang menempuh pendidikan di sekolah berasrama tersebut.
Najih menyebut, pihaknya ingin memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Rakyat ini telah memenuhi standar pelayanan publik, terutama dalam hal fasilitas dasar.
“Kami datang meninjau lapangan untuk melihat ketersediaan daya dukung fasilitas, apakah fasilitas dasarnya sudah terpenuhi. Karena ini sekolah berasrama, tentu kami cek fasilitas kelas, tempat tidur, kamar mandi, dan kebutuhan dasar lainnya,” ujarnya.
Menurutnya, dari hasil pantauan di lapangan, sebagian besar kebutuhan dasar sudah terpenuhi, namun masih ada beberapa sarana yang perlu dilengkapi.
“Fasilitas dasar sudah terpenuhi semua, tapi kegiatan terbuka seperti olahraga atau belajar bersama masih dilakukan di koridor. Itu belum representatif. Perpustakaan juga belum ada, begitu juga perangkat pendukung seperti smart TV atau monitor,” kata Najih.
Ia menambahkan, hasil temuan di lapangan ini akan menjadi catatan bagi Ombudsman dan pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti kekurangan yang ada, terutama menjelang rencana pembangunan sekolah rakyat permanen tahun depan.
“Kalau di Yogyakarta, misalnya, sekolah rakyatnya sudah punya fasilitas yang lengkap. Nah, ini menjadi PR bagi pemerintah daerah agar sekolah permanen nanti bisa memenuhi standar itu,” tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat yang mendampingi kunjungan tersebut menyampaikan bahwa sebagian besar kelengkapan sarana sekolah rakyat merupakan tanggung jawab Kementerian Sosial (Kemensos).
“Pemkot hanya menyiapkan tempatnya, sedangkan pengisiannya dari Kemensos. Saya juga sudah minta Dinas Sosial untuk mengingatkan pihak Kemensos agar melengkapi kekurangan, seperti laptop yang sering ditanyakan para orang tua,” jelas Wahyu.
Wahyu juga menanggapi kabar adanya empat siswa yang keluar dari sekolah rakyat tersebut. Ia memastikan hal itu bukan karena persoalan internal sekolah, melainkan karena faktor pribadi.
“Empat siswa yang keluar itu wajar, ada yang sakit, ada yang ikut pindah domisili orang tuanya. Jumlahnya kecil dan sudah digantikan dengan siswa baru,” ujarnya.
Sekolah Rakyat di SMPN 16 Tlogowaru ini merupakan tempat sementara yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Malang sambil menunggu pembangunan gedung sekolah rakyat permanen dengan fasilitas yang lebih lengkap dan layak.
