Sudutkota.id – Audiensi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus dengan DPRD Kota Malang pada Kamis (4/9/2025) berlangsung hangat. Selain isu gaji guru honorer dan GTT, para mahasiswa juga menyinggung lemahnya akuntabilitas pemerintah kota dalam mengelola anggaran.
Menanggapi hal itu, anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi PDI Perjuangan, Harvad, menekankan bahwa akuntabilitas bukan sekadar formalitas, melainkan cermin kualitas tata kelola pemerintahan.
“Akuntabilitas itu bukan hanya laporan administrasi yang selesai di atas meja. Intinya adalah bagaimana pemerintah kota mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan anggaran yang digunakan. Kalau ada program yang tidak tepat sasaran, masyarakat berhak tahu dan DPRD wajib mengoreksi,” tegas Harvad.
Harvad menilai, meski Pemkot Malang sudah menerapkan sistem pengadaan berbasis digital, praktik di lapangan masih belum sepenuhnya transparan. Ia menyoroti laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang setiap tahun memberi catatan terhadap APBD Kota Malang.
“Temuan BPK jangan dipandang enteng. Itu adalah indikator apakah pengelolaan keuangan kita sudah sehat atau belum. Kalau ada kesalahan administratif, segera perbaiki. Kalau ada potensi kerugian daerah, wajib dikembalikan. DPRD tidak ingin laporan audit hanya jadi tumpukan kertas tanpa tindak lanjut nyata,” ujarnya.
Selain soal audit, Harvad juga menyoroti pola sosialisasi kebijakan pemerintah kota yang dinilainya sering tidak efektif. Ia mencontohkan, banyak kegiatan sosialisasi digelar di hotel dengan anggaran besar, namun substansi informasi tidak sampai kepada masyarakat.
“Kadang sosialisasi hanya seremonial, habis biaya besar, tapi dampaknya minim. Pemerintah seharusnya bisa memanfaatkan fasilitas milik daerah, seperti gedung sekolah atau balai kelurahan, agar anggaran bisa lebih efisien. Ini bagian dari akuntabilitas juga, jangan sampai uang rakyat habis untuk hal-hal yang tidak memberi manfaat langsung,” jelasnya.
Harvad menegaskan bahwa DPRD akan memperkuat fungsi pengawasan agar Pemkot Malang benar-benar transparan. Namun, ia juga menilai peran masyarakat, termasuk mahasiswa, sangat penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
“Transparansi akan lebih kuat kalau publik ikut mengawasi. DPRD tidak bisa sendirian, harus ada partisipasi masyarakat. Kalau pemerintah transparan, masyarakat percaya. Tapi kalau masih ada ketertutupan, kritik pasti muncul. Dan itu sehat dalam demokrasi,” pungkasnya. (mit)
