Sudutkota.id – Gelombang demonstrasi yang berlangsung dua hari berturut-turut di berbagai titik strategis kota kembali menjadi sorotan publik. Ribuan massa turun ke jalan, menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Husnul Hakim Sy, MH, dekan FISIP Unira Malang sekaligus pemerhati kebijakan dan hukum, menilai bahwa aksi ini memiliki makna mendalam dan tidak bisa dipandang sekadar sebagai luapan emosi.
“Demonstrasi dua hari berturut-turut ini jelas menunjukkan adanya akumulasi kekecewaan publik. Ini bukan sekadar reaksi spontan, melainkan bentuk konsistensi rakyat yang merasa aspirasinya tidak pernah diakomodasi,” tegas Husnul, Senin (1/9/2025).
Menurutnya, ada beberapa aspek penting yang bisa ditangkap dari gelombang aksi tersebut. Pertama, munculnya krisis kepercayaan terhadap elite politik. Kedua, kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi yang dirasa semakin memberatkan. Ketiga, adanya tuntutan kuat terhadap keadilan sosial yang semakin jauh dari realitas.
“Pesan simbolik dari demonstrasi ini sangat jelas, legitimasi kekuasaan bukan semata-mata soal prosedur elektoral, tapi ditentukan sejauh mana pemerintah mampu mendengar dan memenuhi suara rakyat,” tambahnya.
Husnul juga menjelaskan, dari perspektif politik, demonstrasi ini menunjukkan lemahnya kanal partisipasi formal dalam demokrasi. “Ketika jalur institusional tidak berjalan, rakyat memilih jalanan sebagai sarana artikulasi politiknya,” ujarnya.
Sementara dari sisi kebijakan publik, aksi ini memperlihatkan adanya policy gap antara kebijakan yang dibuat dengan kebutuhan nyata masyarakat. “Kalau gap ini terus dibiarkan, aksi serupa akan semakin sering muncul,” katanya.
Secara sosiologis, lanjut Husnul, dua hari berturut-turut massa tetap solid turun ke jalan menandakan adanya konsolidasi sosial yang kuat.
“Ini bukan gerakan sporadis, melainkan bentuk perlawanan kolektif yang lahir dari solidaritas bersama,” ungkapnya.
Husnul memberi catatan bahwa jika pemerintah gagal membuka ruang dialog substantif, maka eskalasi demonstrasi akan sulit dihindari.
“Jika diabaikan, hal ini bisa berujung pada delegitimasi kekuasaan. Sebaliknya, kalau ada ruang negosiasi yang nyata, demonstrasi bisa menjadi kanal produktif untuk memperbaiki arah kebijakan negara,” tutupnya.
