Sudutkota.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Melalui program SAPA Bansos Tahun 2025, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menyerahkan secara simbolis berbagai bantuan sosial dan tali asih bagi pilar-pilar kesejahteraan sosial di Kabupaten Malang, Rabu (27/8/2025).
Acara penyerahan digelar di Pendopo Agung Kabupaten Malang dengan dihadiri jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta para penerima manfaat.
Dalam kesempatan itu, Khofifah menegaskan bahwa bantuan sosial tidak hanya berfungsi sebagai santunan, melainkan juga diarahkan untuk memperkuat kemandirian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Dari 38 kabupaten/kota, Malang adalah titik ke-34. Kami ingin memastikan semua bantuan tepat sasaran. Ada yang bersifat charity, namun sebagian besar diarahkan untuk menguatkan ekonomi masyarakat, baik penyandang disabilitas, lansia, maupun keluarga miskin ekstrem,” tegas Khofifah, Rabu (27/8/2025).
Berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, total nilai bantuan sosial yang disalurkan tahun 2025 mencapai lebih dari Rp 250 Miliar untuk seluruh wilayah Jawa Timur. Khusus Kabupaten Malang, bantuan yang digulirkan bernilai sekitar Rp 18,7 Miliar.
Rinciannya, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD): Rp 2,5 Miliar. Alat bantu mobilitas bagi lansia dan penyandang disabilitas Rp 1,2 Miliar. Bantuan sosial PKH Plus untuk 3.800 keluarga penerima manfaat (KPM) Rp 4,1 Miliar dan bantuan langsung tunai bagi buruh pabrik rokok lintas wilayah Rp 2,3 Miliar.
Untuk program penanggulangan kemiskinan ekstrem Rp 2,9 Miliar, bantuan kewirausahaan inklusif dan produktif (KIP) serta Putri Jawara Rp 1,5 Miliar, zakat produktif yang dikelola Baznas Jatim Rp 1 Miliar, tali asih bagi TKSK dan Tagana Rp 650 Juta dan bantuan alat mesin pertanian dan program pemberdayaan BUM Desa Rp 2,7 Miliar.
Selain itu, turut disiapkan anggaran operasional untuk pendamping PKH Plus serta dukungan program Jatim Puspa yang difokuskan pada pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan.
Khofifah menegaskan bahwa program bantuan sosial ini juga menjadi bagian dari strategi percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur.
“Bantuan ini adalah pintu masuk. Tapi yang lebih penting adalah kesinambungan usaha ekonomi warga. Karena itu, program kewirausahaan, zakat produktif, hingga alat mesin pertanian harus dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan keluarga,” terangnya.
Dengan dukungan anggaran yang cukup besar, Pemprov Jatim optimistis target penghapusan kemiskinan ekstrem bisa dicapai lebih cepat dari target nasional tahun 2025.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dra. Restu Novi Widiani, MM, menambahkan bahwa bantuan yang digulirkan tahun ini memang dirancang memiliki dampak ganda.
“Tidak hanya memberi perlindungan sosial, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi. Sehingga masyarakat bisa naik kelas, dari penerima manfaat menjadi pelaku usaha yang mandiri,” jelasnya.
Wakil Bupati Malang, Dra. Hj. Lathifah Shohib, juga menyambut baik penyaluran bantuan tersebut. Menurutnya, kolaborasi pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten sangat membantu mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem di daerah.
“Program ini menyentuh langsung masyarakat. Di Kabupaten Malang, penerima manfaat tersebar di hampir seluruh kecamatan. Kami sangat mengapresiasi dukungan Pemprov Jatim yang benar-benar membantu meringankan beban masyarakat,” kata Lathifah.
