Sudutkota.id – Permasalahan sengketa lahan di Jalan Katu, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, akhirnya menemui titik damai setelah adanya musyawarah bersama yang difasilitasi perangkat desa. Pembangunan tembok yang sempat menuai keberatan salah satu warga kini disepakati untuk disesuaikan ukurannya.
“Alhamdulillah, pertemuan ini berjalan lancar dan penuh kekeluargaan,” ujar Carik Kepanjen, Adi Surasa, S.H, Rabu(13/8/2025)
Carik menegaskan bahwa persoalan batas tanah memang sering menjadi pemicu konflik antarwarga, sehingga perlu penanganan yang hati-hati. Ia memastikan bahwa ukuran yang diambil sudah mengacu pada patokan resmi.
“Tadi kita ukur kembali, lebar bangunan memang sesuai gambar kok,” kata Adi Surasa.
Ia juga mengapresiasi keterbukaan semua pihak yang hadir, termasuk pemilik lahan yang bersedia melakukan penyesuaian.
“Kunci penyelesaian masalah adalah musyawarah dan saling memahami,” ungkapnya.
RT I, Hadi Suhermanto, yang juga hadir, menyampaikan pentingnya menjaga keharmonisan lingkungan. Menurutnya, suasana damai hanya bisa tercipta jika warga mengedepankan komunikasi terbuka.
“Kalau ada masalah, jangan langsung emosi, bicarakan dulu baik-baik,” ujarnya.
Hadi menambahkan, pihaknya tidak menginginkan ada provokator yang memperkeruh suasana. Ia berharap kasus ini menjadi pembelajaran bersama agar tidak terulang.
“Jangan sampai perbedaan kecil memecah persaudaraan kita,” kata Hadi.
Ia pun mengapresiasi sikap legowo pihak yang sebelumnya keberatan dengan tembok tersebut. Menurutnya, kesepakatan membuat akses pintu belakng menjadi langkah win-win solution.
“Dengan pintu itu ada akses keluar masuk dari pihak pertama, dan warga gang 6 bisa tetap menikmati kebersihan gang nya,” tutur Hadi.
Salah satu perwakilan warga yang sepakat, Askar, mengatakan dirinya senang masalah ini berakhir damai. Ia menyebut bahwa ukuran tembok yang disesuaikan membuat semua pihak merasa diuntungkan.
“Sekarang sudah jelas, tidak ada lagi yang merasa dirugikan,” ucap Askar.
Perwakilan warga lainnya, Asmari, mengajak seluruh tetangga untuk terus menjaga komunikasi agar permasalahan serupa tidak terulang.
“Batas tanah harus jelas sejak awal supaya tidak ada salah paham di kemudian hari,” pungkasnya.(ris)
