Sudutkota.id – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN), Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd., menyoroti fenomena sosial baru di Indonesia, di mana semakin banyak perempuan memilih untuk tidak menikah atau menunda memiliki anak. Berdasarkan data yang dihimpun BKKBN, setidaknya terdapat 71.000 perempuan yang mengaku memiliki pandangan tersebut.
Fenomena ini, kata Wihaji, tidak semata karena gaya hidup, tetapi banyak dipicu oleh alasan ekonomi dan kekhawatiran soal pengasuhan anak. Ia mengungkapkan, saat berbincang dengan sejumlah perempuan pekerja, sebagian besar mengaku khawatir tidak ada yang menjaga anak mereka saat bekerja.
“Mereka takut tidak ada yang mengasuh anak ketika mereka bekerja. Karena itu, kami menjawab dengan program Tamasya atau Taman Pasuk Sayang Anak. Dengan fasilitas ini, ibu tetap bisa bekerja dan anak tetap mendapatkan pengasuhan yang layak,” ujar Wihaji saat menghadiri dialog bersama penyuluh keluarga berencana dan kader Banggakencana di Gedung NCC Kota Malang, Selasa (12/8/2025).
Program Tamasya akan diwujudkan melalui kerja sama lintas kementerian dan sektor swasta. Salah satunya, BKKBN menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mewajibkan setiap perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan hidup, termasuk perkebunan kelapa sawit, menyediakan fasilitas penitipan anak sebagai salah satu syarat penilaian proper perusahaan.
Tak hanya itu, Wihaji juga mendorong peran pentahelix yang meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, korporasi, BUMN, swasta, hingga masyarakat untuk ikut menjadi “orang tua asuh”. Peran ini mencakup dukungan dalam pemenuhan gizi anak, penyediaan air bersih, sanitasi yang layak, serta pencegahan pernikahan dini.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kami berharap pabrik-pabrik, terutama yang banyak mempekerjakan perempuan, menyiapkan Tamasya. Dengan begitu, pekerja tetap produktif dan anak mereka mendapat asupan gizi serta pola asuh yang baik,” tegasnya.
Wihaji menambahkan, langkah ini bukan hanya untuk melindungi hak dan kesejahteraan perempuan, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Ia optimistis, dengan keterlibatan semua pihak, Indonesia dapat menekan angka stunting sekaligus menjaga produktivitas perempuan pekerja.(mit)
