Sudutkota.id – Pemerintah Kota Malang terus mencari jalan keluar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, dalam rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bersama DPRD Kota Malang, pada Kamis (10/7/2025), menegaskan bahwa digitalisasi menjadi salah satu kunci utama dalam menjawab tantangan tersebut.
“Potensi pendapatan dari sektor-sektor yang kita kelola sendiri ternyata sangat besar jika ditangani secara modern dan akurat. Misalnya saja retribusi pasar, yang awalnya dikelola secara manual hanya menghasilkan sekitar Rp15 juta per bulan. Setelah didigitalisasi, bisa naik signifikan hingga mencapai Rp100 juta,” ungkap Ali.
Ia menambahkan, Pemkot Malang kini sedang menyiapkan sistem yang lebih komprehensif untuk mendigitalisasi layanan dan retribusi daerah, termasuk dengan melibatkan koperasi-koperasi agar pengelolaan keuangan lebih tertib dan transparan.
“Kami akan mengusahakan langkah-langkah ini secara rasional, termasuk meminta masukan dari koperasi dan pemerintah pusat untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer,” ujarnya.
Ali juga menyambut baik berbagai catatan dan rekomendasi dari fraksi-fraksi di DPRD. Menurutnya, masukan tersebut menjadi bahan penting dalam menyempurnakan perencanaan dan memastikan pembangunan lima tahun ke depan bisa berjalan efektif.
Namun di sisi legislatif, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menilai bahwa persoalan utama bukan pada perencanaan, tetapi lemahnya eksekusi di lapangan. Ia menyebut banyak target PAD yang tak tercapai karena data dan pemetaan belum optimal.
“Kalau kita lihat dokumen RPJMD maupun RKPD, semuanya sudah sangat baik dan ambisius. Tapi begitu masuk tahap pelaksanaan, kadang eksekusinya tidak maksimal. Itu terjadi karena rangkaian data dan pemetaan awal belum rapi. Kita butuh pendataan yang lebih akurat, agar kebijakan tidak salah sasaran,” tutur Amithya.
Politisi muda dari Partai Golkar itu juga menekankan pentingnya digitalisasi, tak hanya untuk peningkatan PAD, tetapi juga untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah.
“Kalau semua berbasis digital, maka akan lebih mudah diawasi. Pendapatan bisa dipetakan secara rigid, kita tahu titik mana yang belum tergarap. Itulah mengapa kami mendorong semua perangkat daerah agar tidak hanya fokus pada target, tetapi juga proses pendataannya,” ujarnya.
DPRD Kota Malang mencatat bahwa hingga saat ini PAD Kota Malang masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat, yang proporsinya mencapai 80 hingga 90 persen.
Sementara kontribusi dari sektor lokal seperti pajak daerah dan retribusi masih belum maksimal. Amithya berharap tren ini bisa diubah melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan provinsi dan instansi seperti Samsat untuk optimalisasi opsen pajak kendaraan.
“Opsen itu memang kewenangan provinsi, tapi Kota Malang bisa mengambil peran dengan kebijakan yang tepat dan pendekatan koordinatif. Kita harus berani menggunakan semua tools yang kita miliki untuk meningkatkan penerimaan daerah,” tegasnya.
Amithya juga meminta agar semua rekomendasi dari DPRD baik yang disampaikan melalui LKPJ maupun saat pembahasan RPJMD ditindaklanjuti secara serius oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan dinas teknis terkait. Ia menilai, lima tahun ke depan adalah momentum penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Kalau kita tidak punya pendataan yang kuat, tidak akan ada eksekusi yang tepat. Maka yang kami dorong adalah keterpaduan data, sistem digital yang terintegrasi, serta komitmen untuk menindaklanjuti semua rencana dengan kerja nyata,” pungkasnya.
Dengan dukungan politik dan dorongan teknologi, Kota Malang kini berada di persimpangan penting: antara sekadar menyusun rencana pembangunan yang baik, atau benar-benar mengeksekusi rencana itu demi masa depan kota yang lebih mandiri dan transparan. (mit)
