Sudutkota.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus memperbarui data penerima bantuan sosial (bansos) agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran. Namun dari hasil penyandingan data sementara, ditemukan sekitar 11 persen penerima tidak sinkron dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Angka itu setara dengan sekitar 17 ribu warga dari total 163 ribu penduduk yang tercatat dalam basis data sosial ekonomi Kota Malang.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang, Donny Sandito, menjelaskan, warga yang masuk dalam DTSEN terbagi dalam lima desil atau kelompok kesejahteraan.
“Dari total itu, ada sekitar 11 persen warga yang dulunya terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), tapi setelah disandingkan dengan DTSEN, ternyata tidak termasuk dalam kategori desil satu sampai lima,” ujar Donny, saat dikonfirmasi sudutkota.id Jumat (10/10/2025).
Menurutnya, ketidaksesuaian data itu muncul karena adanya peralihan sistem dari DTKS ke DTSEN sejak Juli lalu. Untuk memastikan keakuratan, dinsos kini menggelar musyawarah kelurahan (muskel) dengan melibatkan perangkat RT, RW, dan lurah. Langkah ini dilakukan untuk memverifikasi data sekaligus menampung usulan penerima baru.
Selain itu, warga juga dapat melakukan pengecekan mandiri melalui aplikasi Check Bansos yang terhubung dengan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) milik Kementerian Sosial. Petugas lapangan pun rutin melakukan asesmen langsung ke rumah warga untuk memastikan kondisi sebenarnya.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa pemutakhiran data merupakan langkah penting agar bansos tersalurkan secara adil dan transparan.
“Kami tidak ingin warga mampu justru mendapat bantuan, sementara yang pra-sejahtera malah tidak kebagian,” tegas Wahyu.
Ia menambahkan, seluruh camat, lurah, pendamping kesejahteraan sosial (PKS), serta tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) dikumpulkan selama dua hari untuk memperkuat validasi data.
“Dengan DTSEN, data berbasis populasi ini jauh lebih jelas dan bisa dijadikan acuan dalam menyalurkan bantuan,” katanya.
Melalui langkah ini, Pemkot Malang berharap penyaluran bansos ke depan benar-benar tepat sasaran serta bebas dari persoalan data ganda yang sempat menjadi kendala pada sistem sebelumnya.
